Breaking News:

Buruh Protes Kenaikan UMP Kalsel

Gelar Unjuk Rasa, Buruh : Pemprov Kalsel Seperti Tak Punya Kewenangan

Salah satu Presidium Aliansi Pekerja Buruh Banua, Yoeyoen Indharto mengungkapkan kekecewaannya kepada Pemerintah Provinsi Kalsel

Penulis: Achmad Maudhody | Editor: Hari Widodo
Banjarmasinpost.co.id/achmad maudhody
Disela aksi unjuk rasa di DPRD Kalsel, Presidium Aliansi Pekerja Buruh Banua, Yoeyoen Indharto kecewa dengan pemerintah yang seolah tak punya kewenangan terkait UMP, Kamis (25/11/2021). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Lebih empat setengah jam sejak dimulai pukul 10.00 Wita, aksi unjuk rasa buruh dan pekerja di Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalsel, masih berlangsung, Kamis (25/11/2021).

Meski di bawah terik matahari, massa aksi unjuk rasa masih menunggu tuntutannya dipenuhi yaitu bertemu langsung dengan Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor dan dicabutnya keputusan terkait UMP Kalsel Tahun 2022 yang hanya naik sebesar 1,01 persen.

Salah satu Presidium Aliansi Pekerja Buruh Banua, Yoeyoen Indharto mengungkapkan kekecewaannya kepada Pemerintah Provinsi Kalsel.

Ditemui Banjarmasinpost.co.id di sela-sela aksi, Yoeyoen menyayangkan sikap Pemerintah Provinsi Kalsel terutama Gubernur yang menurutnya hanya menjadi pengikut pemerintah pusat.

Baca juga: Pastikan Aksi Buruh Kalsel Berjalan Kondusif, Polresta Banjarmasin Terjunkan 2.000 Lebih Personel

Baca juga: Minta Ditemui Gubernur Kalsel, Massa Buruh Pengunjuk Rasa Ancam Bermalam di Depan Gedung DPRD Kalsel

"Jangan lah dewan pengupahan provinsi dan bahkan Gubernur sendiri cuma jadi stempel pusat. Jangan ngomong ini mengikuti pusat, kewenangan daerahnya mana. Sama aja tidak perlu ada kewenangan daerah kalau seperti itu," ucap Yoeyoen.

Ia menyinggung terkait Keputusan Wali Kota Depok yang berani menetapkan kenaikan UMP Tahun 2022 di daerahnya sebesar 5,7 persen, jauh di atas rata-rata kenaikan UMP nasional 1-1,09 persen.

"Depok berani lo setingkat wali kota 5,7 persen naik UMP. Sudah ada contoh dan ini kita kirim ke lembaga kerjasama tripartit Kalsel," terangnya.

Yoeyoen yang juga merupakan Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kalsel menyebut, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan seharusnya tidak dijadikan dasar penghitungan kenaikan UMP.

Baca juga: BREAKING NEWS- Protes Kenaikan UMP Kalsel, Massa Buruh Banjiri Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin

Pasalnya, PP tersebut kata Yoeyoen merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Padahal kata dia, UU Cipta Kerja hingga kini masih dalam judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Berandai-andai saja MK mengabulkan permohonan buruh, habis PP itu apalagi cuma surat edaran Menaker," tegasnya. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody) 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved