Breaking News:

Penanganan Covid 19

Mudik Nataru Ditiadakan, Inilah Aturan Lengkap Inmendagri Pencegahan Covid-19

Bagi anda yang memiliki rencana liburan saat libur Natal dan Tahun Baru, bisa disimak aturan lengkap dari Inmendagri pencegahan Covid-19 berikut ini

banjarmasinpost.co.id/fathurahman
Mendagri, Tito Karnavian, saat melakukan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan Pilkada di Palangkaraya Kalteng 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Guna menekan angka penyebaran covid-19 di masa libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Ada sejumlah pengetatan yang diterapkan mengiringi kebijakan ini. Untuk teknis pelaksanaan di lapangan pun, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 2019 pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022.

Bagi anda yang memiliki rencana liburan atau bepergian pada libur Natal dan Tahun Baru, bisa disimak aturan lengkap dari Inmendagri pencegahan Covid-19 berikut ini. Sekadar diketahui, pemerintah meniadakan mudik Nataru tahun ini.

Baca juga: UPDATE Covid-19 Indonesia 23 November 2021: Tambah 394 Kasus Positif, 434 Pasien Sembuh

Baca juga: UPDATE Covid-19 Indonesia Per 21 November 2021: Tambah 314, Total 4.253.412 Orang

Dikutip Banjarmasinpost.co.id dari Kompas.com, instruksi menteri ini mulai berlaku pada 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022.

Dilansir dari siaran pers di laman resmi Sekretariat Kabinet, Rabu (24/11/2021), berikut ini isi dari aturan Inmendagri, sesuai instruksi Mendagri Tito kepada gubernur dan bupati/wali kota:

Pertama, selama periode Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 (Nataru) pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022, pemerintah daerah diminta:

a. Mengaktifkan kembali fungsi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di masing-masing lingkungan, baik pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan dan desa serta rukun tetangga (RT)/rukun warga (RW) paling lama pada tanggal 20 Desember 2021.

b. Menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, dan 3T (testing, tracing, treatment).

c. Melakukan percepatan pencapaian target vaksinasi, terutama vaksinasi lansia, sampai akhir Desember 2021.

d. Melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pemangku kepentingan lainnya, di antaranya tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pengelola hotel, pengelola tempat wisata, pengelola mal, dan pelaku usaha serta pihak lain yang dianggap perlu sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah dalam rangka pencegahan dan penegakan disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mendagri Tito Karnavian mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020). DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2021 sebesar Rp3,2 triliun dan menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk dibahas di Badan Anggaran DPR.
Mendagri Tito Karnavian mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020). (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras)
Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved