Breaking News:

Kriminalitas Kalsel

Korupsi Kalsel, Kasus Penyalahgunaan Dana Desa Oknum Aparat Desa di Tapin Memasuki Persidangan

Terdakwa menyalahgunakan dana desa APBDes tahun anggaran 2020 Desa Kakaran, senilai 1,2 miliar pemberian dari Pemerintah Daerah

Penulis: Stanislaus Sene | Editor: Eka Dinayanti
banjarmasinpost.co.id/stan
plt. Kepala Kejaksaan Negeri Tapin, Muhammad Fadlan (Tengah) saat membacakan kasus terdakwa Tipikor oknum kepala desa di Tapin 

BANJARMASINPOST.CO.ID, RANTAU - Kejaksaan Negeri Tapin mendapatkan pelimpahan perkara kasus penyalahgunaan Dana Desa salah satu oknum aparat desa yang bertugas sebagai bendahara.

Hal ini disampaikan Plt.Kepala Kejaksaan Negeri Tapin, Muhammad Fadlan,SH.MH saat konferensi pers pemusnahan barang bukti tindak pidana di Kejaksaan Negeri Tapin, Kamis (25/11/2021) pagi.

"Hasilnya setelah diperiksa resmi (P21) dan telah diserahkan oleh Penyidik Reskrim Polres Tapin ke Kejaksaan Negeri Tapin dan sudah mendapatkan ketentuan tanggal menjalani persidangan," jelasnya.

Muhammad Fadlan mengatakan kasusnya telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tapin untuk dijadwalkan tanggal persidangan.

Baca juga: Lihat Semangat Belajar Anak-anak di Piani Tapin, Guru SD Ini Mengaku Termotivasi Mengajar

Baca juga: Musnahkan Barang Bukti Perkara Tindak Pidana, Plt Kejari Tapin Sebut Kasus Narkoba Masih Mendominasi

Baca juga: Kebakaran di Banjarmasin, Gendong dan Selamatkan Ibu, Acai Sebut Api Berasal dari Dapur

Fadlan mengatakan terdakwa bernama Akhmad Alpianor Bin Ardiansyah yang bertugas sebagai bendahara atau kaur keuangan di Desa Kakaran, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin.

"Terdakwa menyalahgunakan dana desa APBDes tahun anggaran 2020 Desa Kakaran, senilai 1,2 miliar pemberian dari Pemerintah Daerah," jelasnya.

Ia mengatakan atas tindakannya, terdakwa merugikan negara kurang lebih 380 juta lebih dan pihaknya berharap yang bersangkutan bisa mengembalikan kerugian negara tersebut.

"Akibat perbuatannya terdakwa dikenakan pasal pidana tindak pidana korupsi diantaranya Pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18, pasal 8 UU RI No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi," jelasnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Stanislaus sene).

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved