Breaking News:

Berita Banjarmasin

 Soroti Putusan MK Soal UU Cipta Kerja, Denny Indrayana Sebut Ada Ambiguitas 

Guru Besar Hukum Tata Negara, Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. menyebut ada ada empat ambiguitas pada putusan MK terkait UU Cipta Kerja

Penulis: Achmad Maudhody | Editor: Hari Widodo
Yotutube Integrity Law Firm
Guru Besar Hukum Tata Negara, Prof Denny Indrayana menyebut ada empat ambiguitas dalam putusan MK terhadap UU Cipta Kerja. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia (RI) telah membacakan putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Kamis (26/11/2021).

Salah satu garis besar putusan itu menyatakan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) inkonstitusional bersyarat. 

Putusan tersebut mengundang reaksi dari sejumlah pihak, di antaranya Guru Besar Hukum Tata Negara, Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. 

Pasca menganalisa putusan tersebut, Jumat (26/11/2021), Prof Denny menyebut ada empat ambiguitas terkait putusan MK Nomor 91 tersebut. 

Baca juga: Menkum HAM Yassona: UU Cipta Kerja Tetap Berlaku dan Pemerintah Siap Perbaiki

Baca juga: Tanggapi Putusan MK Tentang UU Cipta Kerja, Ini Masukan Yusril ke Pemerintahan Jokowi

Baca juga: UU Cipta Kerja Inkonstitusional Namun Tetap Berlaku, Begini Kata MK

Ambiguitas pertama kata dia disoroti dari adanya permakluman inkonstitusional oleh MK terhadap UU Cipta Kerja karena pertimbangan sudah banyaknya diterbitkan aturan pelaksanaan yang mengacu pada UU tersebut dan telah pula diimplementasikan. 

Padahal kata dia, dalam putusan itu sendiri dinyatakan bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak sejalan dengan rumusan baku pembuatan undang-undang.

Namun karena pertimbangan tadi, UU Cipta Kerja masih diberlakukan selama masa perbaikan maksimal dua tahun. 

"Seharusnya, agar tidak ambigu, MK tegas saja membatalkan UU Ciptaker dan kalaupun ingin memberi ruang perbaikan, itu tidak dapat dijadikan alasan untuk suatu UU yang dinyatakan melanggar konstitusi untuk tetap berlaku," kata Prof Denny. 

Ambiguitas kedua kata dia yaitu dari 12 putusan yang dibacakan, MK menyatakan 10 di antaranya kehilangan objek karena putusan sudah menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. 

Prof Denny mempertanyakan objek mana yang dimaksud Mahkamah sebagai objek yang hilang. 

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved