Breaking News:

Berita Banjarmasin

Dorong Penanggulangan HIV/AIDS, OPSI Kalsel Berharap KPA Kota Banjarmasin Diaktifkan Kembali

Koalisi Peduli HIV/AIDS Kalimantan Selatan merekomendasikan beberapa poin kebijakan, agar penanggulangan HIV/AIDS dapat secara maksimal digerakkan

Penulis: Muhammad Rahmadi | Editor: Eka Dinayanti
Opsi Kalsel untuk Bpost
Ketua OPSI Kalsel Siti Jubaidah (kanan) bersama Ketua TP-PKK Kota Banjarmasin, Hj Siti Wasilah Ibnu Sina (kiri) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sepanjang 2020-2021, kegiatan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Banjarmasin nyaris vakum.

Hal tersebut disampaikan oleh Perwakilan Koalisi Peduli HIV/AIDS, sekaligus ketua Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI) Kalsel, Siti Jubaidah.

Menurutnya berdasarkan pantauan dari beberapa LSM dan penggiat HIV/AIDS di Kota Banjarmasin, kegiatan terakhir diketahui adalah VCT mobile, yang dilaksanakan pada Juni 2021.

Sementara Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Banjarmasin sejak tahun 2018 sudah tidak berfungsi.

"Hal ini tentu memengaruhi proses koordinasi penanggulangan HIV/AIDS, antara pemerintah, organisasi pendamping dan penjangkau ODHA/ODHIV," katanya, Minggu (28/11/2021).

Baca juga: Rumah Ambruk di Jalan Kelayan A Banjarmasin, Begini Analisis Ketua Intakindo Kalsel

Baca juga: Rumah Roboh di Jalan Kelayan A Banjarmasin, BPBD Duga karena Abrasi

Untuk itu Koalisi Peduli HIV/AIDS Kalimantan Selatan merekomendasikan beberapa poin kebijakan, agar penanggulangan HIV/AIDS dapat secara maksimal digerakkan.

Di antaranya Pemerintah Daerah agar memprioritaskan upaya penanggulangan HIV/AIDS, di dalam kebijakan pembangunan
daerah dan menyediakan alokasi anggaran yang memadai.

Mengaktifkan kembali Komisi Penanggulan HIV/AIDS (KPA) Kota Banjarmasin dengan memastikan keterwakilan setiap pemangku
kepentingan, termasuk keterwakilan LSM ataupun organisasi yang berbasis Komunitas HIV/AIDS.

Pemerintah agar menyediakan alokasi anggaran untuk penjangkauan dan pendampingan, yang dapat diakses oleh organisasi yang berbasis komunitas HIV/AIDS melalui skema program ataupun skema hibah.

Selain itu pemerintah juga dinilai perlu memastikan ODHA/ODHIV dapat mengakses bantuan sosial, atau bantuan-bantuan pemerintah lainnya dalam kerangka pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Baca juga: Kecelakaan di Kalsel, Bupati Tanahlaut dan Istri Melayat di Rumah Duka Korban Mobil Tercebur

Baca juga: Kecelakaan Kalsel, Korban Tewas Mobil Tercebur di Gunungraja Tala Dikenal sebagai Pegawai Disiplin

Selanjutnya mendekatkan layanan ARV pada Fasyankes Tingkat I (PKM), untuk memudahkan ODHA/ODHIV dalam mengakses layanan ARV.

"Dan mencegah terjadinya Lost To Follow Up, menggiatkan upaya kampanye dan pendidikan untuk mengikis stigma dan diskriminasi pada ODHA/ODHIV," ujarnya.

Sementara itu Ketua TP-PKK Kota Banjarmasin, Hj Siti Wasilah Ibnu Sina, mengaku bakal berkoordinasi dengan dinas terkait, soal tidak adanya KPA Kota Banjarmasin.

"Kami nanti akan berkoordinasi dengan dinas terkait, bagaimana memfasilitasi KPA Kota Banjarmasin bisa kembali terbentuk," ujarnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Rahmadi)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved