Breaking News:

Berita Banjarmasin

Anggota DPR RI Perwakilan Kalsel Diminta Agresif Perjuangkan Kewenangan Tambang Kembali ke Daerah

Anggota DPRD Kalsel, Rosehan NB meminta perwakilan rakyat Kalsel di DPR RI agar lebih agresif demi menambah pendapatan bagi daerah.

Penulis: Milna Sari | Editor: Eka Dinayanti
banjarmasinpost.co.id/milna sari
warga melakukan unjuk rasa terkait tambang di Kalsel ke gedung DPRD Kalsel di Banjarmasin 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Undang-undang Minerba terkait PP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang diteken Presiden Joko Widodo pada 2 April lalu membuat pemerintah daerah (pemda) kehilangan kewenangan untuk mengatur sumber daya alam (SDA) di daerah.

Tak hanya dari organisasi masyarakat misalnya dari Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalimantan Selatan yang sebelumnya melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Kalsel, dari pemerintah daerah sendiri misalnya Pemkab Banjar yang kelimpungan karena PAD berkurang dan sulitnya menindak kendaraan tambang yang lalu lalang di jalan kabupaten karena semua kini kewenangan pemerintah pusat.

Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Rosehan NB Senin (29/11/2021) meminta perwakilan rakyat Kalsel di DPR RI agar lebih agresif demi menambah pendapatan bagi daerah.

"Kita punya tiga orang anggota DPR RI di komisi 7 yang bidangnya termasuk ESDM, ada Hasnuryadi, Heru Widodo, dan yang baru dilantik, Novri Ompusunggu, mereka yang wajib memperjuangkan penambahan income keluarga Kalimantan Selatan," tegasnya.

Baca juga: Sudah Periksa 10 Orang Terkait Iuran HKN 2021, Besok Kejari Banjarmasin Panggil Lagi Sederet Nama

Baca juga: Pompa Dihentikan 6 Jam Saat Perbaikan Pipa di A Yani Km 1, Pelanggan di Banjarmasin Utara Terdampak

Pihaknya di daerah, ujar Rosehan, akan terus mendorong agar perwakilan di pusat tersebut mau menyuarakan aspirasi masyarakat tersebut ke pemerintah pusat.

Tuntutan agar kewenangan pertambangan dikembalikan lagi ke daerah, menurut Rosehan, jelas akan menguntungkan daerah. Meski begitu tetap harus ada pengawalan dari DPR RI, dan regulasi yang dibuat harus berpihak pada daerah.

"Misalnya terkait retribusi harus dilihat kembali aturannya, jangan sampai jadi kebijakan yang melanggar aturan dan ujung-ujungnya jadi temuan," tambahnya.

Sementara anggota DPR RI komisi 7, Novri Ompusunggu mengatakan terkait UU Minerba adalah urusan eksekutif yang nantinya harus melalui Kemendagri.

Ditanya adakah tindakan dari ia sebagai anggota DPR RI agar kewenangan tambang dikembalikan ke daerah ujarnya ia akan melihat regulasinya lagi.

"Kalau itu sejauh ini belum, tapi tidak tahu nanti,m regulasinya seperti apa, sekarang kita mengalir saja gitu," ujarnya saat ditemui di Banjarmasin.

Baca juga: Pilkades Serentak Segera Dilaksanakan, Bupati Tanahlaut Ingatkan Pilih Calon yang Punya Niat Lurus

Baca juga: Banjir Kalsel, Giliran Desa Halong dan Nawin Kecamatan Haruai Tabalong Terdampak Luapan Sungai

Berdasarkan data KAKI Kalsel, ada 400 izin tambang di Kalsel, sementara Kalsel hanya mendapatkan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Sementara untuk jaminan reklamasi terdata di Dinas ESDM Kalsel sekitar Rp 576 miliar atau 2 juta USD.

Termasuk pengelolaan lubang tambang, juga sudah diserahkan ke Kementerian ESDM.

Total lubang tambang di Kalsel tercatat ada 210 void.

Banjarmasinpost.co.id/Milna

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved