Breaking News:

Berita Banjarbaru

Tak Lagi Seramai Dulu, Rencana JPO di Km 34 Tuai Reaksi Ketua Fraksi Kesan DPRD Banjarbaru

Rencana pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) tuai reaksi penolakan Ketua Fraksi Kesan DPRD Banjarbaru

Penulis: Siti Bulkis | Editor: Hari Widodo
Emilasari untuk BPost
Ketua Fraksi Kesan, Emi Lasari menolak rencana pembangunan JPO di Jalan A Yani Km 34, Banjarbaru. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Rencana pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) tuai reaksi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru. 

Seperti diketahui Pemerintah Kota Banjarbaru akan membangun JPO di depan SPBU COCO atau Jalan A Yani km 34, Loktabat Utara, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. 

Anggaran pembangunan tersebut pun telah di sahkan dalam Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD) 2022 pada Sidang Paripurna DPRD Kota Banjarbaru, Sabtu (27/11/2021) malam. 

Reaksi penolakan tersebut dijelaskan Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera Amanat Nasional (Kesan) DPRD Kota Banjarbaru, Emi Lasari.

Baca juga: Minta Pembangunan JPO Dikaji, Anggota Komisi III DPRD Banjarbaru : Jangan Sampai Mangkrak

Baca juga: Ditarget Dimulai Pengerjaan Fisik 2022, JPO Banjabaru Masih Terkenda Ijin Balai Jalan

Emi menilai pembangunan JPO bukan menjadi kebutuhan masyarakat, sebab dikawasan tersebut sudah tidak seperti sebelumnya. 

Dulu saat Pasar Bauntung masih di sana ditambah dengan para pelajar dari SMPN 1dan SMAN 1 terjadi kepadatan. 

"Namun, sekarang pasar sudah pindah dan Pelajar SMP dan SMA juga sudah banyak menggunakan kenderaan pribadi, sehingga tidak terjadi kepadatan seperti dulu," tuturnya, Senin (29/11/2021).

Disisi lain, anggaran pembangunan JPO juga tinggi Rp 3,5 M. Pihaknya lebih menyarankan Pemerintah Kota Banjarbaru untuk membangun penyeberangan digital Pelican Crossing yang harganya lebih murah kisaran Rp 400 hingga Rp 500 juta. 

Menurut Wanita yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi III DPRD Banjarbaru, dengan kondisi keuangan saat ini, dirinya lebih sepakat untuk di arahkan atau di fokuskan pada pembangunan Infrastruktur yang lebih merupakan kebutuhan mendasar, kesehatan, ekonomi serta Program Rt mandiri. 

Di kota besar JPO malah banyak yang akhirnya tidak terpakai, sementara Banjarbaru kotanya tidak besar intensitas penyeberang jalannya juga tidak sepadat kota besar, sehingga rasanya pembangunan tersebut tidak menjadi kebutuhan prioritas. 

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved