Breaking News:

Berita Banjarbaru

Jumlah Perkawinan Anak di Provinsi Kalsel di Atas Rata-rata Nasional

Kepala DPPPA Kalsel, Husnul Hatimah, pada 2020 Kalsel menempati peringkat enam perkawinan anak di Indonesia, dengan nilai 16,74 persen.

Penulis: Milna Sari | Editor: Alpri Widianjono
BANJARMASINPOST.CO.ID/MILNA SARI
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan (DPPPA Kalsel), Husnul Hatimah. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Kasus perkawinan anak di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) masih memprihatinkan.

Menduduki peringkat enam nasional, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA)  Provinsi Kalsel mengevaluasi aksi daerah dalam menekan kasus.

Dikatakan Kepala DPPPA Kalsel, Husnul Hatimah, pada 2020 Kalsel menempati peringkat enam perkawinan anak di Indonesia, dengan nilai 16,74 persen.

Data tersebut menggambarkan angka perkawinan anak di Kalsel berada di atas rata-rata nasional.

Rencana, ujar Husnul, pihaknya melakukan aksi dalam menekan kasus pernikahan anak di 6 daerah.

Baca juga: Banjir Kalsel - 6 Desa di Banua Lawas Turut Kebanjiran, Luapan Sungai Turun ke Selatan Tabalong

Baca juga: Bantu Korban Banjir di HST, Lanal Banjarmasin Kirimkan Bantuan Logistik dan Personel ke Barabai

Dia  berharap kegiatan tersebut dapat memberikan kontribusi dalam mendorong inovasi kebijakan program pencegahan pernikahan anak berbasis fakta.

"Mari saling menguatkan dalam mencegah praktik perkawinan anak di Kalsel. Setop perkawinan anak, lindungi anak, penuhi hak anak dan sayangi anak," ujar Husnul.

Sehingga, upaya strategis yang lebih masif perlu dilakukan untuk menciptakan generasi yang unggul, yaitu percepatan pencegahan perkawinan anak dan penghapusan perkawinan anak.

"Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menetapkan kebijakan dan strategi dalam upaya pencegahan perkawinan anak agar kontribusi Provinsi Kalsel terhadap penurunan perkawinan anak di tingkat nasional dapat terwujud," ujar Husnul.

Saat ini, DPPPA Kalsel telah melaksanakan perjanjian kerja sama dengan Pengadilan Tinggi Agama Kalsel tentang pemberian layanan konseling permohonan dispensasi kawin. Ini ditindaklanjuti 11 daerah di Kalsel.

Baca juga: Banjir Kalsel 2021 - Polda Segera Berangkatkan Bantuan ke Kabupaten HST

Baca juga: Wings Air Buka Penerbangan Banjarmasin-Muara Teweh Kateng, Tiket Mulai Rp517.500

Diharapkannya, dinas, instansi, lembaga terkait dapat berkomitmen melaksanakan pencegahan perkawinan anak dan juga menghapuskan perkawinan anak di Kalsel. 

"Perkawinan anak tidak hanya berpengaruh pada capain Indeks Pembanguban Manusia, tetapi juga berpengaruh dalam mewujudkan sasaran Indonesia layak anak tahun 2030 dan Indonesia emas tahun 2045," pungkas Husnul.

(Banjarmasinpost.co.id/Milna Sari)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved