Breaking News:

Berita Banjarbaru

Kanwil Kemenkumham Kalsel Gelar Diseminasi Kebijakan Pendaftaran Perseroan Perorangan bagi UMKM

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham gelar kegiatan Diseminasi Kebijakan Pendaftaran Perseroan Perorangan bagi UMKM

Penulis: Siti Bulkis | Editor: Syaiful Akhyar
Fendi untuk banjarmasinpost.co.id
Kanwil Kalsel gelar Diseminasi terkait Perseroan Perorangan di Hotel Daffam Qmall Banjarbaru, Kalsel, Senin (29/11/2021) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham gelar kegiatan Diseminasi Kebijakan Pendaftaran Perseroan Perorangan bagi UMKM di Ballroom Hotel Grand Dafam Banjarbaru, Senin (29/11/2021).

Kegiatan ini dihadiri langsung Kepala Kantor Wilayah, Tejo Harwanto didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Ngatirah, Jajaran Pejabat Administrator dan Pengawas Kantor Wilayah, Para Kepala UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi serta peserta kegiatan yang terdiri dari para pelaku usaha UMKM Kota Banjarbaru.

Kepala Kanwil Wilayah Kalsel, Tejo Harwanto menyebut, sesuai UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menjelaskan bahwa selain Perseroan Terbatas terdapat entitas badan hukum, diantaranya badan hukum perseroan perorangan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil.

Perseroan perorangan ini bersifat satu tingkat, yang mana pemilik perseroan akan menjalankan sekaligus mengawasi perseroan sehingga melatih pelaku usaha untuk lebih hati-hati dan bijak.

Baca juga: Wings Air Buka Penerbangan Banjarmasin-Muara Teweh Kateng, Tiket Mulai Rp517.500

Baca juga: Resmob Polres Tanahbumbu dan Polsek Satui Bekuk Tersangka Penggelapan Uang Sawit Rp7 Miliar di Satui

Baca juga: Banjir di HST, SudahTiga Hari Pelayanan Air PDAM Barabai Terhenti Total, Warga MCK Pakai Air Banjir

Selain itu, menurutnya, perseroan perorangan ini hanyalah untuk orang, bukan badan hukum.

Sementara Kepala Bidang Pelayanan Hukum sekaligus Ketua Penyelenggara kegiatan, Riswandi menyampaikan, dalam kegiatan ini kami memberikan edukasi terhadap penggiat UMK mengenai Perseroan Perorangan yang memenuhi kriteria untuk UKM mulai dari pendirian hingga pembubaran.

"Harapannya dapat mendorong peningkatan serta pemulihan aktivitas ekonomi UKM pasca Covid-19," ucapnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi secara daring oleh Kepala Seksi PT Tertutup Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, RR Rahayu Lestari dengan judul materi Menciptakan Kemudahan Berusaha dan Kepastian Hukum bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Rahayu menjelaskan, sesuai arahan Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo, pada 9 Oktober 2020 menjelaskan UU Cipta Kerja akan memudahkan masyarakat khususnya usaha mikro kecil untuk membuka usaha baru.

Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit dipangkas, perizinan usaha untuk UMK tidak diperlukan lagi hanya pendaftaran saja.

Perseroan perorangan, jelas Rahayu, badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria untuk UMK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

"Ada beberapa kelebihan dari perseroan perorangan, diantaranya pendaftar Perseroan cukup mengisi form pernyataan pendirian tanpa akta Notaris, biaya pendaftaran hanya Rp50 ribu, bebas menentukan besaran modal hingga tarif pajak yang rendah," jelas Rahayu.

"Untuk proses pendaftaran bisa mengunjungi laman ahu.go.id untuk selanjutnya pemohon melakukan pengisian registrasi pernyataan pendirian dan mengunduh bukti pendaftaran," tambahnya.

Data yang diperlukan meliputi data perseroan yang terdiri nama dan alamat lengkap perseroan, jenis kegiatan usaha perseroan, jumlah modal usaha dan Data Pemilik Usaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Tahap terakhir, pemohon akan mendapatkan sertifikat pendaftaran pendirian. 

(banjarmasinpost.co.id/Siti Bulkis)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved