Breaking News:

Berita Banjarmasin

Anggota DPRD Provinsi Kalsel Asbulah Minta Ada Peraturan Gubernur Bagi Disabilitas

Perda Nomor 4 Tahun 2019 dinilai anggota DPRD Provinsi Kalsel, Asbullah, belum dirasakan manfaatnya oleh kaum disablitas karena tidak ada Pergub.

Penulis: Milna Sari | Editor: Alpri Widianjono
POLSEKTA BANJARMASIN BARAT UNTUK BPOST GROUP
ILUSTRASI - Pelayanan anggota Polri kepada penyandang disabilitas di Polsekta Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kesempatan bekerja bagi kaum Disabilitas dijamin dalam Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2019.

Hal itu dikemukakan anggota Komisi IV DPRD Kalsel, Asbullah, terkait masih belum ada aturan turunan di bawahnya misalnya Peraturan Gubernur (Pergub) untuk membantu para warga difabel.

"Perda Nomor 4 belum mereka (Disabilitas) rasakan manfaatnya. Kami lihat belum ada pergub yang seharusnya disiapkan pihak eksekutif dalam rangka aturan pelaksanaan perda itu," tegasnya, Kamis (2/12/2021).

Menyinggung hak difabel untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam rekrutmen CPNS dan swasta, hal itu juga mendapat perhatian khusus Komisi IV DPRD Kalsel.

Atas hal itu, Asbullah menjanjikan untuk mengkomunikasikan lebih lanjut dengan SKPD terkait, pihak swasta serta organisasi Disabilitas. 

Baca juga: Warga Difabel dari Banjarbaru Kalsel Ini Mengaku Hanya Tertampung di Organisasi Disabilitas

Sementara itu, Kepala Ombudsman Kalsel, Hadi Rahman, mengatakan, memberi perhatian serius untuk masalah pelayanan publik bagi warga difabel.

"Perwakilan dari organisasi Disabilitas telah bertemu dengan kami. Meminta agar pelayanan publik bagi Disabilitas bisa dimaksimalkan dan benar-benar diterapkan," urai dia.

Pihaknya, ujar Hadi Rahman, akan meminta kepada para penyelenggara pelayanan publik untuk memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus bagi kaum difabel.

"Ini adalah amanat undang-undang. Mereka memiliki hak yang sama untuk menikmati pelayanan publik yang baik," tandasnya.

Karena itu, Hadi mengharapkan, ke depannya pemerintah daerah dan instansi vertikal agar terus melibatkan kaum difabel atau penyandang disabilitas ini dalam perumusan kebijakan atau penyusunan standar pelayanan.

Baca juga: Monitoring dan Riksa OTS Ombudsman Kalsel di Banjar, Ini 4 Keluhan Pelayanan Publik Yang Menonjol 

Baca juga: Antisipasi Insiden Kecelakaan Kapal Pada Cuaca Ekstrim, KSOP Banjarmasin Imbau Operator Kapal Ini

Sehingga, pelayanan yang diberikan sesuai aspirasi mereka dan pada gilirannya berbagai persoalan yang muncul bisa teratasi.

"Ombudsman Kalsel akan terus menjalankan fungsinya sebagai pengawas penyelenggaraan pelayanan publik dan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk, termasuk dari para penyandang disabilitas di Kalsel," pungkasnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Milna Sari)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved