Breaking News:

Berita Banjarbaru

Ribuan Hektare Ekosistem Mangrove di Kabupaten Tanbu Akan Dipulihkan Pada 2022

Anggaran untuk pemulihan sekitar 3 ribu hektare lahan ekosistem hutan mangrove sudah tersedia, DPRD Kalsel desak pemprov dan Pemkab Tanbu melakukannya

Penulis: Milna Sari | Editor: Alpri Widianjono
BANJARMASINPOST.CO.ID/MAN HIDAYAT
IUSTRASI - Hutan mangrove di Pulau Burung, Desa Pulau Burung, Kecamatan Simpangempat, Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), Provinsi Kalimantan Selatan, Sabtu (11/9/2021). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Lahan kritis di Provinsi Kalimantan Selatan, teridentifikasi sekitar 4.000 hektare lebih

Angka tersebut berdasarkan berdasarkan data Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Barito, Provinsi Kalsel.

Untuk penanganannya, menurut Kabid Pengelolaan Ruang Laut Dislautkan Kalsel, Ariyadi Noor, memakan waktu sekitar 100 tahun atau hingga 2122 untuk percepatan penanganan rehabilitasi ekosistem Mangrove.

"Sebagai langkah sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dengan adanya perbaikan, dari sekitar 4 ribuan lahan kritis di Kalsel, seluas 3.000 hektare dijadikan target realisasi dalam percepatan penanganan rehabilitasi Mangrove secara berkelanjutan. Ini sangat baik, sebagai tindaklanjut program padat karya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," paparnya Kamis (2/11/2021).

Kendati Kalsel masih melakukan rehabilitasi ekosistem Hutan Mangrove seluas 3.000 hektare secara berkelanjutan, namun lahan kritis yang harus kembali diperbaiki menyisakan 1.000 hektare lebih.

Baca juga: Harganya Melonjak di Pasaran, Stok Minyak Goreng di Bulog Kalsel Tersisa 1.000 Liter

Baca juga: Gencarkan Revolusi Hijau, Danrem 101/Antasari Ajak Insan Pers Tanam Mangrove dan Rambai

"Kami pun mendukung apabila ada pembinaan kelompok pelestari dan Pokdarwis dan Dislautkan Kalsel akan melakukan demontrasi plot program yang serupa nantinya. Dengan adanya program rehabilitasi ini, setidaknya terus bersinergi untuk bekerja sama agar terbangun secara baik dan maksimal," bebernya.

Pihaknya sudah meninjau lokasi Hutan Mangrove di Desa Segumbang, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanbu (Tanah Bumbu), bersama DPRD Kalsel.

Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mengungkapkan, selain sudah mengidentifikasi luas lahan untuk pemulihan ekosistem Mangrove yang ditetapkan 4.000 hektare lebih itu, maka anggaran yang diperlukan juga harus benar-benar disiapkan pemerintah.

"Makanya, harus ada kolaborasi. Alhamdulillah, anggarannya tersedia. Tinggal pemerintah pusat melakukan apa, dan Pemprov Kalsel hingga pemkab tanbu juga menyesuaikan dengan program sinergi," ucapnya.

Wakil Ketua Fraksi dari Partai Golkar di DPRD Kalsel yang akrab disapa Paman Yani membidangi ekonomi dan keuangan ini, menegaskan, pemerintah bisa melaksanakan program ini secepatnya.

Baca juga: UPDATE Covid-19 Kalsel: Sembuh 2 Pasien, Positif Bertambah 2 Orang

Baca juga: Anggota DPRD Kalsel Yani Helmi Sebut Korporasi Berkedok Tambak Babat Hutan Mangrove

Itu sebagai langkah dalam percepatan pemulihan ekosistem Mangrove, khususnya di Kabupaten Tanbu.

"Saya minta tahun depan program ini sudah harus berjalan. Karena, selain dikomunikasikan dengan masyarakat sekitar, pemerintah pusat juga bisa tetap bersinergi dengan daerah," tegasnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Milna Sari)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved