Breaking News:

DPRD Kalsel

Perkaya Materi Raperda Pembinaan Ideologi Pancasila DPRD Kalsel Belajar dari Jatim

Pansus III DPRD Kalsel kunjungi DPRD Provinsi Jawa Timur untuk penguatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Penulis: Milna Sari | Editor: Syaiful Akhyar
Humas DPRD Kalsel
Pansus III DPRD Kalsel kunjungi DPRD Jawa Timur untuk penguatan dasar Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Senin (29/11/2021) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, SURABAYA - Demi penguatan dasar pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Pansus III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan kunjungi DPRD Provinsi Jawa Timur, Senin (29/11/2021).

Bertempat di Ruang Rapat BP Perda DPRD Provinsi Jatim, Ketua Pansus III DPRD Provinsi Kalsel H Suripno Sumas menyampaikan kedatangannya dalam rangka mencermati tugas dan wewenang Pansus Pembentukan Peraturan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

"Terkait penyelenggaraan wawasan kebangsaan, dari pertemuan tersebut terdapat beberapa sinkronisasi antara rencana peraturan yang kita buat dengan adanya Perda yang sudah dibuat oleh DPRD Jatim," kata Suripno.

Politisi Fraksi PKB juga menjelaskan hal yang perlu disinkronasikan saat membuat peraturan daerah terkait teknis penyelenggaraan ternyata DPRD Prov. Jatim dalam membuat Perda dengan lebih luas yaitu terkait masalah anggaran.

Pansus III DPRD Kalsel kunjungi DPRD Jawa Timur untuk penguatan dasar Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Senin (29/11/2021)
Pansus III DPRD Kalsel kunjungi DPRD Jawa Timur untuk penguatan dasar Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Senin (29/11/2021) (Humas DPRD Kalsel)

Sehingga dalam penggunaan anggaran, semua hal-hal yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan baik saat sosialisasi atau wawasan kebangsaan maupun kegiatan lainnya sehingga mereka membuat Perda secara global atau secara umum yang secara khususnya nanti dibuat dengan Peraturan Gubernur.

" Kami beranggapan Peraturan mereka lebih luas daripada yang telah kita buat sehingga kami nanti pada saat pertemuan Pansus akan membahas hal-hal yang ada di Peraturan Daerah yang telah dibuat di Jawa Timur," jelasnya. (AOL/*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved