Breaking News:

Berita Banjarbaru

Terlibat Tindak Pidana Perpajakan, Ayah dan Anak di Banjarbaru Jadi Tersangka, Negara Rugi Rp 8,7 M

Terlibat tindak pidana perpajakan yang merugikan keuangan negara Rp 8,7 miliar, ayah dan anak di banjarbaru jadi tersangka

Penulis: Siti Bulkis | Editor: Hari Widodo
Banjarmasinpost.co.id/siti bulkis
Kanwil Djp Kalselteng dan Kejari Banjarbaru gelar konferensi pers atas tersangka tindak pidana Perpajakan di Aula Kejari Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (12/3/2021). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Dua tersangka tindak pidana perpajakan akhirnya diserahkan Penyidik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Kalimantan Selatan dan Tengah (Kanwil DJP Kalselteng) ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Banjarbaru. 

Penyerahan dua tersangka yang diketahui memiliki ikatan darah sebagai ayah dan anak, yaitu Direktur PT TJP, TCT (Perempuan) dan Direktur Utama PT TJP, AS (Laki-Laki) dilakukan, Kamis (2/12/2021). 

Kepala Kanwil DJP Kalselteng, Tarmizi menuturkan, kedua tersangka diduga telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, yaitu dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang tidak benar. 

"Pelaku juga menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, diantaranya menggunakan tanpa hak faktur pajak bukan milik PT TJP, faktur pajak yang nilai PPN-nya dinaikan dari nilai sebenarnya dan menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya guna mengurangi pajak yang masih harus dibayar periode 2012 hingga 2014," ungkapnya, Jumat(3/12/2021).

Baca juga: Pedagang Online Kaget Dapat Tagihan Pajak Rp 35 Juta, Begini Aturan Pajak UMKM dan Olshop

Baca juga:  Pajak Air Permukaan Minim, Sekdaprov Kalsel Minta Kabupaten Kota Cek Laporan Perusahaan

Tentu hal ini telah mengakibatkan kerugian pendapatan negara sekitar Rp 8, 7 Miliar. 

Dan dalam hal ini, Penyidik Kanwil DJP Kalselteng tidak hanya menangani masalah admistrasi, tetapi juga menjalankan fungsi penegakan hukum. 

"Bila mana ditemukan kecurangan akan dilakukan tindakan penegakan hukum sesuai Undang-Undang Perpajakan," tegasnya. 

Tarmizi juga mengatakan, kepada para wajib pajak agar memperhatikan himbauan dari kantor pajak silahkan untuk di klarifikasi. 

"Data yang benar akan diklarifikasi serta di validasi, bila mana tidak terdapat koreksi maka clear. Akan tetapi, bila ada terlihat upaya secara sengaja melaporkan SPT menggunakan faktur tidak atas transaksi sebenarnya maka akan dilakukan upaya penegakan hukum," tegasnya kembali. 

Sementara ditambahkan Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru, Andri Irawan, adapun barang bukti yang diserahkan kepada penuntut umum, diantaranya 181 dokumen, empat bidang tanah dan bangunan di Banjarbaru, tujuh sertifikat hak milik atas tanah di Banjarbaru, dua bidang tanah di Banjarbaru dan satu sertifikat hak milik di Kabupaten Banjar. 

"Untuk kedua tersangka sudah dilakukan penahanan, yang mana TCT ditahan di Lapas Perempuan Martapura, sedangkan AS di Lapas Banjarbaru," tutur Andri. 

Baca juga: Sidang Korupsi Proyek Irigasi HSU, Jaksa Ungkap Terdakwa Setor Fee 15 Persen Kepada Bupati Non Aktif

Disinggung terkait siapa kedua Direktur tersebut, Andri menyebut, mereka adalah Direktur Perusahaan Swasta yang bergerak di kontraktor alat berat. 

Tidak lupa ia turut memberikan himbauan kepada masyarakat agar mempergunakan kemudahan dalam membayar pajak, dan jangan disalah gunakan. 

"Tentu bila ada penyalahgunaan akan ada sanksi. Dalam hal ini ada sanksi pidana dan denda. Untuk itu, kepada  wajib pajak patuhilah peraturan yang berlaku," tutupnya.(Banjarmasinpost.co.id/Siti Bulkis)
 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved