Aksi Damai Buruh di Halaman DPRD Tabalong, Berikut Tuntutan yang Diajukan

BANJARMASINPOST.CO.ID, TANJUNG - Aksi damai buruh di halaman gedung DPRD Tabalong bersama DPC FSP KEP (Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum) melibatkan seribu lebih orang buruh dan pekerja.

Dalam orasinya, Ketua Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (PUK SP KEP) Saptaindra Sejati Site ADMO, M Riyadi, mengajukan sejumlah tuntutan.

Adapun tuntutan aksi antara lain, agar Dewan Pengupahan Kabupaten Tabalong Merumuskan Ulang Tentang Kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Tabalong Tahun 2022.

Menolak PP 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. Agar Pemerintah Kabupaten Tabalong Menangguhkan Aturan Turunan UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Yang Besifat Strategis Dan Berdampak Luas Sesuai Dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: Ratusan Buruh Bersama FSP KEP Kabupaten Tabalong Gelar Aksi Damai di Halaman Kantor DPRD Tabalong

Baca juga: Petugas Gabungan Lakukan Pengamanan Aksi Damai Buruh FSP KEP Tabalong di DPRD Tabalong

Agar Pemerintah Kabupaten Tabalong Menyediakan Pelatihan Kerja Sesuai Dengan Kebutuhan Perusahaan Yang Ada di Kabupaten Tabalong.

Agar PT Saptaindra Sejati Site ADMO Menaikan Upah Pokok Kariyawan Lama Diatas Upah Pokok Kariyawan Baru Sebesar Rp4.084.000.

Meminta PT Adaro Indonesia Untuk Segera Merevisi Sanksi lobang 6 yaitu tidak boleh masuk kerja wilayah PT. Adaro Indonesia selama 5 Tahun;

Agar PT Adaro Indonesia menindak Tegas Kariyawan PT Adaro Indonesia yang memberikan stetmen kepada manegement PT Saptaindra Sejati Site ADMO untuk memutasi Pengurus Serikat Pekeja PUK SP KEP SIS ADMO.

(banjarmasinpost.co.id/Dony Usman)