Breaking News:

Tajuk

Honorer dan Anggaran

Kalau dikaitkan dengan sumber daya alam yang dimiliki Kalsel tentu saja keterbatasan anggaran ini menjadi tanda tanya besar.

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID - KETERBATASAN anggaran. Itulah alasan Pemprov Kalsel belum mengikutsertakan sebanyak 3.500 honorer dalam program kecelakaan kerja dan jiwa BPJS ketenagakerjaan.

Termasuk didalamnya Yani. Padahal Yani sudah bertahun-tahun menjadi pegawai honorer Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Yani pun berharap tahun depan, 2022, dia diikutsertakan dalam program kecelakaan kerja dan jiwa BPJS ketenagakerjaan.

Kalau dikaitkan dengan sumber daya alam yang dimiliki Kalsel tentu saja keterbatasan anggaran ini menjadi tanda tanya besar. Benar kah? Karena Kalsel sendiri terkenal dengan kekayaan sumber daya alamnya.

Sumber daya alam yang ada di Provinsi Kalsel di antaranya kehutanan meliputi hutan tetap, hutan produksi, hutan lindung, hutan konvensi. Selain itu Kalsel juga memiliki bahan galian/bahan tambang meliputi batu bara, minyak, pasir kwarsa, bijih besi,dll.

Disamping sumber daya alam, Kalsel juga punya pemasukan lainnya, yakni pendapat asli daerah (PAD). Sumber PAD paling besar dari sektor pajak, yakni pajak hiburan, pajak reklame, dan lain. Namun dalam kondisi pandemi Covid-19 sekarang ini kita tidak bisa berharap banyak dari sektor pajak. Karena pendapatan dari pajak mengalami penurunan.

Kalau memang benar keterbatasan anggaran, tidak salahnya Gubernur Kalsel minta tambahan anggaran ke pusat. Lobi-lobi harus dilakukan oleh gubernur, tentu saja dengan dukungan para wakil rakyat asal Kalsel yang duduk di Senayan, Jakarta dan para anggota DPD RI asal Kalsel.

Dengan segala daya upaya yang dilakukan, kita harapkan keterbatasan anggaran dapat diatasi. Sehingga tahun 2022 semua honorer di lingkungan Pemprov Kalsel bisa diikutsertakan dalam program kecelakaan kerja dan jiwa BPJS ketenagakerjaan.

Saat ini Pemprov Kalsel telah mengikutsertakan 2.500 pegawai honorer dalam program kecelakaan kerja dan jiwa BPJS ketenagakerjaan. Untuk program ini, pemprov membayar sekitar Rp 12 ribu per orang per bulan. Dengan demikian untuk 2.500 honorer, pemprov mengeluarkan Rp 30 juta per bulan.

Harapan ini seirama dengan janji anggota DPRD Kalsel. Ketua Komisi IV DPRD Kalsel Lutfi Saifuddin berjanji akan memperjuangkan anggaran untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan seluruh honorer pada 2022. Tak hanya itu dia juga akan memperjuangkan jaminan hari tua untuk honorer. Semoga terlaksana.

Dengan diperjuangankan nasib honorer dalam program kecelakaan kerja dan jiwa BPJS ketenagakerjaan ini kita harapkan ada perbaikan dalam kinerja para honorer. Bukan rahasia umum lagi, ada honorer yang merupakan titipan dari para pejabat.

Honorer yang seperti ini terkadangan bermental buruk, pemalas dan tidak bertanggung jawab, karena memanfaatkan jabatan dari orangtuanya. Orang seperti sangat tidak layak mendapatkan fasilitas BPJS ketenagakerjaan.

Honorer yang diikutsertakan dalam program kecelakaan kerja dan jiwa BPJS ketenagakerjaan adalah honorer bermental baik, rajin dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepada. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved