Eksistensi Revolusi Hijau dalam Perbaikan Lingkungan Hidup Kalsel

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU – Paman Birin selalu menggelorakan : Gerakan penanaman pohon besar-besaran yang disebut Revolusi Hijau yang merupakan salah satu program utama untuk mendukung keberhasilan pembangunan bidang kehutanan di provinsi Kalimantan Selatan.

Bahkan pemerintah pusat (Kemen LHK) telah menjadikan program penghijauan ini sebagai percontohan (pilot project) program pelestarian lingkungan secara nasional.

Plt. Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, Fathimatuzzahra, mengungkapkan konsep dari gerakan revolusi hijau adalah bagaimana mengubah cara berpikir masyarakat secara massif untuk bergerak melakukan penanaman guna menciptakan hutan lestari dan mendukung kesejahteraan masyarakat dengan tetap mengedepankan pelestarian lingkungan.

Penyediaan bibit gratis tidak kurang dari 5 juta bibit kayu dan buah-buahan dari Pemprov kalsel dan BPDAS HL Barito (UPT KLHK) seyogyanya dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah kabupaten/kota untuk memaksimalkan potensi lahan di wilayah masing-masing untuk ditanami guna peningkatan ruang terbuka hijau dan tutupan lahan di wilayah masing-masing.

Selain hal tersebut adanya alokasi kegiatan 2022 berupa Kebun Bibit Desa (KBD) dan Kebun Bibit Rakyat (KBR) sangat diperlukan dukungan penuh dari pemkab/kota untuk dilaksanakan oleh desa dan KTH.

Strategi percepatan revolusi hijau juga dilakukan melalui kerjasama penanaman dengan kabupaten/kota yang dituangkan dalam MoU untuk percepatan pelaksanaan penanaman masal, memproduksi bibit gratis untuk mendukung semua kegiatan penanaman, membuat rencana induk revolusi hijau yang berisi perencanaan 10 tahun terkait lokasi, luasan dan jenis bibit yang akan ditanam.

Kerjasama penanaman antara industri dengan KTH juga dilakukan, kemudian membuat kajian imbal jasa lingkungan Tahura Sultan Adam, memproduksi bibit bambu untuk mendukung program Martapura Bungas dengan penanaman bambu di sepanjang Sungai Martapura, serta memaksimalkan revegetasi bekas tambang yang berada di dalam di luar kawasan hutan.

Pada sisi kesejahteraan masyarakan sekitar hutan itu sendiri telah diupayakan melalui strategi peningkatan ekonomi masyarakat dengan perhutanan sosial antara lain berupa pembangunan hutan desa, Hukum dan kemitraan.

Penambahan luas izin perhutananan sosial diprioritaskan pada areal konflik kawasan hutan, memasukkan hasil kegiatan RHL dan rehab DAS IPPKH dalam skema perhutanan sosial, memfasilitasi peningkatan kelas KUPS serta memfasilitasi kerjasama kemitraan antara perusahaan swasta dengan pemegang izin PS. (aol)