Breaking News:

Opini Publik

BLUD dan Penyediaan Layanan Publik yang Unggul

Pola pengelolaan keuangan BLU diharapkan menjadi solusi peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat di tengah keterbatasan anggaran

Editor: Eka Dinayanti

Oleh: Aldo Maulana Andreti, Kepala Subbagian Umum KPPN Kotabaru

BANJARMASINPOST.CO.ID - Peningkatan layanan publik yang inklusif adalah sebuah keniscayaan untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah. Namun di tengah keterbatasan anggaran, peningkatan layanan publik masih menjadi problematika yang terus mendapat sorotan. Meskipun tidak mutlak, peningkatan layanan tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Lantas, bagaimana pemerintah dewasa ini menyikapinya?

Tren yang berkembang saat ini, unit pemerintah yang tugas dan fungsinya memberi layanan kepada masyarakat didorong untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, atau dikenal sebagai PPK BLU. Pola pengelolaan keuangan BLU diharapkan menjadi solusi untuk peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat di tengah keterbatasan anggaran pemerintah. Namun demikian, tidaklah otomatis bahwa unit yang bertransformasi menjadi BLU/BLUD akan dapat meningkatkan kualitas layanannya. Banyak hal yang harus dilakukan, agar BLU benar-benar menjadi sentra layanan yang berkualitas dan mandiri.

Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Layanan tersebut dalam bentuk penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan. BLU dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pola pengelolaan keuangan badan layanan umum pada instansi Pemerintah Pusat (K/L) disebut BLU, sedangkan instansi milik pemerintah daerah disebut BLUD. Antara BLU dan BLUD tidak terdapat perbedaan yang mendasar dalam pola pengelolaan keuangan.

Tujuan utama dari penerapan PPK BLU pada unit layanan adalah peningkatan mutu layanan dengan tarif yang tetap terjangkau, terutama untuk masyarakat menengah ke bawah. Disamping itu, transformasi unit layanan menjadi BLU/BLUD agar bisa secara mandiri membiayai operasionalnya, sehingga secara berangsur dapat mengurangi ketergantungan pada transfer dana dari APBN/APBD.

Untuk mencapai tujuan pendiriannya, BLU diberi fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara/daerah pada umumnya. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan.

Dengan adanya fleksibilitas ini, instansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU (PPK BLU) mempunyai berbagai benefit. Pertama, manajemen BLU mempunyai keleluasaan dalam mengelola keuangannya dan pendayagunaan pendapatannya. Pendapatan yang diperolehnya, dapat langsung digunakan tanpa harus terlebih dahulu disetor ke Kas Negara/Kas Daerah.

Sedangkan belanjanya bersifat flexible sesuai dengan ambang batas budgetnya. Hal ini tentu memberikan dampak positif terhadap layanan, karena manajemen diberi kewenangan untuk melakukan langkah-langkah yang dapat menjamin keberlangsungan pelayanan serta mengembangkan strategi pelayanan.

Kedua, manajemen BLU memiliki keleluasaan untuk mengatur SDM, baik dalam hal perekrutan pegawai maupun dalam penggajian pegawai BLU. Manajemen pada instansi PPK BLU dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan merekrut pegawai sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang diinginkan. Penempatan tenaga profesional tidak harus berdasarkan kepangkatan, penjenjangan dan sejenisnya tetapi lebih difokuskan pada profesionalisme SDM. Sedangkan untuk memacu kinerja serta memberikan rasa keadilan, manajemen berwenang untuk mengatur remunerasi pejabat pengelola BLU, dewan pengawas, dan pegawai BLU. Manajemen BLU bisa memberikan insentif pendapatan di luar ketentuan gaji, sesuai dengan kinerja, tingkat tanggungjawab, dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan pegawai.

Ketiga, BLU mendapatkan fleksibilitas dalam hal optimalisasi aset, pengelolaan kas dan investasi, serta dikecualikan dari ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah pada umumnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved