Berita Ekonomi

Sebulan Utang Pemerintah Tambah Rp 25,96 Triliun, Begini Kata Sri Mulyani

Dalam sebulan utang negara sudah bertambah Rp 25,96 triliun. Dari akhir Oktober 2022 Rp 6.687,28 triliun menjadi Rp 6.713,24 triliun di November 2021

Bay Ismoyo/ AFP
Foto udara ini menunjukkan beberapa jalan bypass pusat kota yang dirancang untuk membantu mengurangi kemacetan lalu lintas pada jam sibuk di Jakarta pada 26 Oktober 2021. Sebulan Utang Pemerintah Tambah Rp 25,96 Triliun, Begini Kata Sri Mulyani 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Utang pemerintah kembali membengkak. Selama era Presiden Joko Widodo, utang pemerintah saat ini sudah menembus Rp 6.713,24 triliun.

Angka itu dikutip dari laman APBN KiTa Kementerian Keuangan terbaru atau per akhir November 2021. Jumlah itu bertambah signifikan jika dibandingkan jumlah utang pada akhir Oktober 2022 Rp 6.687,28 triliun.

Dengan selisih itu, artinya dalam sebulan utang negara sudah bertambah sebesar Rp 25,96 triliun.

Sementara itu rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) juga mengalami kenaikan. Pada November 2021, rasio utang terhadap PDB adalah 39,84 persen, sementara sebulan sebelumnya yakni 39,69 persen.

Lalu bagaimana tanggapan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait utang pemerintah yang terus membengkak itu?

Dilansir dari Kompas.com, mengutip laman APBN KiTa Kementerian Keuangan terbaru tersebut, Menkeu tetap optimistis pemerintah bisa membayar utang plus bunganya.

Baca juga: Kasus Omicron Melonjak, Mulai Hari Ini WNA Perancis Dilarang Masuk Indonesia

Baca juga: Ketua KPU RI Ilham Saputra Pernah Dilobi-lobi Peserta Pemilu, Hingga Tangani Hoaks Kapal China

"Sebagian utang yang nanti kita bayar lagi, kalau belanja bagus jadi infrastruktur bagus, SDM berkualitas buat Indonesia, ekonomi tumbuh, pasti bisa bayar lagi utangnya. Termasuk SBSN pasti kita bisa bayar, Insya Allah kembali dengan aman," kata Sri Mulyani seperti dikutip pada Kamis (6/1/2022).

Sebagai informasi, utang pemerintah Indonesia saat ini paling besar dikontribusi dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) domestik yakni sebesar Rp 5.889,73 triliun yang terbagi dalam Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Selain SBN domestik, pemerintah juga berutang melalui penerbitan SBN valas yakni sebesar Rp 1.274 triliun per November 2021.

Utang pemerintah lainnya bersumber dari pinjaman yakni sebesar Rp 823,81 triliun meliputi pinjaman dalam negeri sebesar Rp 12,48 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 811,03 triliun.

Apabila dirinci lagi, pinjaman luar negeri itu terdiri dari pinjaman bilateral Rp 302,59 triliun, pinjaman multilateral Rp 463,18 triliun, dan commercial banks Rp 41,26 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada Sabtu (21/11/2020).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada Sabtu (21/11/2020). (BPMI Setpres)

Sri Mulyani bilang, angka utang pemerintah dan rasionya terhadap PDB dianggap masih aman. Utang masih diperlukan karena besarnya berbagai pos pengeluaran pemerintah.

"Utang negara sudah (tembus) 6.000 (triliun) apakah sudah aman? Dan tidak pernah lihat neraca seluruhnya ada pendapatan, belanja operasi yang dinikmati masyarakat, bansos, subsidi belanja barang, ada dalam bentuk gaji , pegawai negeri, ASN pusat daerah, dan tunjangan," kata dia.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebut, pemerintah berupaya maksimal untuk menggenjot penerimaan pajak guna menutup defisit pengeluaran.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved