Berita Banjarmasin

Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana Soroti Pencabutan Izin Konsesi

Lahan 211 ribu hektare konsesi berizin yang sebelumnya dimiliki 18 perusahaan di Kalsel. Denny Indrayana ingatkan jangan ada kepentingan pemodal besar

Penulis: Achmad Maudhody | Editor: Alpri Widianjono
Yotutube Integrity Law Firm
Prof Denny Indrayan. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pemerintah telah memutuskan untuk mencabut 192 izin usaha konsesi kawasan hutan dengan luas total 3 juta hektare karena melanggar ketentuan. 

Ini dituangkan dalam Kepmen LHK Nomor SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 yang terbit pada Kamis (6/1/2022).

Dari jumlah luasan lahan tersebut, 211 ribu hektare di antaranya merupakan area izin konsesi yang sebelumnya dimiliki oleh 18 perusahaan di Kalsel. 

Terkait langkah pemerintah ini, Guru Besar Hukum Tata Negara, Prof Denny Indrayana, angkat suara.

"Pencabutan izin tersebut kalau semangatnya adalah menegakkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang isinya menegaskan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka harus diapresiasi," kata Denny, Selasa (11/1/2021).

Baca juga: VIDEO Banjir di Kalsel - Sungai Pinang Terdampak, Warga Pengaron Kabupaten Banjar Waspada

Baca juga: BTalk, Dokter Oldi Dedya dari RSUD Ulin Banjarmasin Wanti-wanti Jangan Sepelekan Sakit Pinggang

Namun demikian,  kata Denny, pemerintah juga harus cermat dan teliti agar pencabutan izin tersebut tak menabrak aspek konstitusionalitas dan legalitas. 

Ia juga mengingatkan, jangan sampai pencabutan izin tersebut ditunggangi oknum tertentu sehingga hanya menjadi ajang tukar pemain. 

“Pencabutan izin harus untuk menjaga kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana amanat konstitusi kita. Jangan ada kepentingan pemodal besar, kepentingan oligarki koruptif dalam kebijakan negara tersebut," terangnya. 

Dia menilai, sikap skeptik terhadap arah kebijakan pemerintah khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam adalah suatu yang wajar. 

Menyinggung pula mengenai Perubahan UU Minerba yang menjamin perpanjangan izin otomatis bagi pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Baca juga: Banjir di Kalsel - Tiga RT Terendam di Jalan Tonhar Landasan Ulin Kota Banjarbaru

Baca juga: Pasca Kecelakaan Mobil Pemadam, Wali Kota dan Kapolresta Banjarmasin Silaturahmi dengan BPK

"Hal tersebut tentu sangat mengistimewakan perusahaan besar dibanding kepentingan rakyat. Beruntung, aturan itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK)," kata Denny. 

Kembali pada aspek hukum, jika dalam pencabutan izin ternyata didapati indikasi pelanggaran atas asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Apalagi, pelanggaran atas undang-undang, maka pihak yang dicabut izinnya kata Denny tentu dapat melakukan upaya hukum. 

Contohnya, mengajukan gugatan pembatalan pencabutan izin ke pengadilan tata usaha negara (PTUN). 

"Pencabutan perizinan ini harus sangat hati-hati dan sesuai prinsip good governance,” kata mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM ini.

(Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved