OTT KPK di HSU

KPK Pasang Papan Penyitaan di Bangunan Diduga Aset Bupati HSU Nonaktif Abdul Wahid

OTT KPK di HSU. Petugas memasang papan pengumuman penyitaan pada bangunan untuk klinik milik Bupati HSU nonaktif Abdul Wahid di Paliwara, Amuntai.

Penulis: Reni Kurnia Wati | Editor: Alpri Widianjono
BANJARMASINPOST.CO.ID/RENI KURNIAWATI
OTT KPK di HSU. Petugas memasang papan pengumuman penyitaan pada sebuah bangunan di Kelurahan Paliwara, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (10/1/2022) malam. Bangunan ini diduga aset Bupati HSU nonaktif Abdul Wahid. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, AMUNTAI - OTT KPK di HSU. Komisi Pemberantasan Korupsi pasang papan penyitaan pada sebuah bangunan di Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan, Senin (10/1/2022).

Diduga, bangunan di Kelurahan Paliwara, Kecamatan Amuntai Tengah, itu adalah aset Bupati HSU nonaktif Abdul Wahid yang telah ditetapkan KPK menjadi tersangka.

Papan bertuliskan tanah dan bangunan telah disita dalam perkara tindak pidana korupsi dengan tersangka Abdul Wahid.

Papan tersebut terpasang di sebuah bangunan ruko dengan cat biru yang berada tepat di pinggir jalan utama.

Papan penyitaan juga dipasang di bagian belakang yang merupakan bangunan cukup besar dan masih dalam proses pembangunan, rencananya sebagai klinik.

Baca juga: KPK Usut Kasus TPPU Bupati Nonaktif Abdul Wahid, Mapolres HSU Siapkan Ruang Pemeriksaan

Baca juga: Mantan Bupati HSU Abdul Wahid Terjerat Kasus TPPU, KPK Periksa 12 Saksi di Polres HSU

Masih belum diketahui luasan tanah yang disita dan bangunan mana saja yang masuk dalam penyitaan tersebut. 

Beberapa orang mengenakan rompi bertuliskan KPK berada di bangunan tersebut. Salah satu warga mengatakan pemasangan papan sekitar pukul 21.00 Wita. 

Aktivitas KPK di lokasi turut dikawal anggota Pokres HSU. Ini dibenarkan Kapolres AKBP Afri Darmawan.

"Benar, malam ini anggota melakukan pengamanan dan pengawalan aktivitas KPK di Kelurahan Paliwara," ujarnya.

Diketahui, KPK kembali menyambangi Kabupaten HSU untuk melanjutkan dugaan kasus Tindak PIdana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat Bupati HSU nonaktif Abdul Wahid.

Baca juga: KPK Telusuri Uang Pembelian Mobil Baru Bupati HSU, Barang Bukti Disita dari Ketua DPRD HSU

Baca juga: Sidang Dugaan Korupsi Proyek Irigasi di HSU, Tiga Saksi Akui Fee 15 Persen Jadi Syarat Menang Tender

Pihak KPK melakukan pemanggilan terhadap 12 orang saksi dan meminjam ruangan di Polres HSU.

Saksi yang akan diperiksa, di antaranya Hadi Hidayat (mantan ajudan bupati), HM Ridha (staf Bina Marga), Maulana Firdaus (Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Tajuddin Noor (pensiunan PNS), Barkati alias Haji Kati (Direktur PT Prima Mitralindo Utama), Abdul Hadi (Direktur CV Chandra Karya), pihak PT Bangun Tata Banua, CV Saila Rizky dan PT Jati Luhur Sejati, Muhammad Fahmi Ansyari.

Kemudian, H Farhan dari pihak PT CPN/PT Surya Sapta Tosantalina, Haji Abdul Halim Perdana Kusuma dari ; pihak CV Alabio, Muhammad Muzzakir (kontraktor), Noor Elhamsyah (pedagang mobil bekas) dan Ferry Riandy Wijaya (sales mobil).

Sebelum dijerat TPPU, KPK telah menetapkan Bupati HSU nonaktif Abdul Wahid sebagai tersangka suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa tahun 2021-2022.

Kemudian, ditetapkan sebagai tersangka TPPU setelah penyidik mendalami dan menganalisis alat bukti terkait perkara suap dan gratifikasi.

Bupati HSU Abdul Wahid ditahan KPK terhitung mulai Kamis (18/11/2021).
Abdul Wahid ditahan KPK terhitung mulai Kamis (18/11/2021). (tribunnews.com)

Pihak KPK menahan Bupati HSU nonaktif Abdul Wahid setelah ditetapkan sebagai tersangka suap dan gratifikasi, Kamis (18/11/2021).

(Banjarmasinpost.co.id/Reni Kurniawati)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved