Breaking News:

Sidang Dugaan Korupsi di HSU

VIDEO Plt Kadis PUPR Kabupaten HSU Maliki Bersaksi di Sidang Dugaan Korupsi Proyek Irigasi

Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten HSU Maliki bersaksi dalam sidang korupsi proyek irigasi di PN Banjarmasin beri fee ke Bupati HSU nonaktif Abdul Wahid.

Penulis: Achmad Maudhody | Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sejumlah fakta persidangan terkait perkara dugaan korupsi proyek irigasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), kembali terungkap.

Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Jamser Simanjuntak, Rabu (12/1/2022), terdakwa Marhaini dan Fachriadi dihadirkan.

Sedangkan saksi, yakni Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten HSU Maliki, memberi keterangan dari Gedung KPK Jakarta.

Saksi Maliki membeberkan bahwa para pemenang pekerjaan proyek di Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Kabupaten HSU sudah diatur. Bahkan, sebelum lelang pekerjaan tersebut diumumkan. 

Masih kata Maliki, draf berisi paket pekerjaan lengkap dengan nama-nama kontraktor calon pemenang lelang dibuatnya untuk dilaporkan kepada Bupati HSU yang kini non-aktif, yaitu Abdul Wahid.

Baca juga: Jadi Saksi Sidang Korupsi Proyek Irigasi HSU, Plt Kepala PUPRP Akui Setor Rp 500 Juta ke Bupati

Baca juga: Sidang Korupsi Proyek Irigasi HSU, Jaksa Ungkap Terdakwa Setor Fee 15 Persen Kepada Bupati Non Aktif

Baca juga: OTT KPK di HSU – Kediaman Bupati HSU Nonaktif Abdul Wahid Pun Dipasang Papan Penyitaan

"Ditulis awalnya pakai pensil, supaya mudah dikoreksi. Setelah di acc Bupati, baru ditebalkan pakai pulpen. Setelah itu, saya panggil (kontraktor), memberitahu mereka dapat pekerjaan dan sudah di acc Bupati," beber Maliki dalam sidang di PN Tipikor Banjarmasin

Dalam daftar berisi delapan paket pakerjaan Bidang SDA Dinas PUPR Kabupaten HSU Tahun Anggaran 2021 beserta calon pemenang tender itu, termasuk di antaranya kedua terdakwa, yakni Marhaini dan Fachriadi. 

Nama-nama calon kontraktor pemenang tender pekerjaan itu, lanjutMaliki, diusulkannya berdasarkan pertimbangan jejak rekam kerja, kemampuan finansial dan loyalitas masing-masing kontraktor. 

"Itu yang saya tahu kontraktor yang bekerja bisa selesai dengan baik. Termasuk Marhaini dan Fachriadi. Bupati setuju dengan usulan yang saja ajukan," terang Maliki dalam sidang. 

Masih dalam kesaksiannya, Maliki juga mengakui bahwa Bupati HSU nonaktif Abdul Wahid berpesan bahwa ada komitmen fee sebesar 10 persen yang harus disiapkan para pemenang pekerjaan.

Baca juga: KPK Telusuri Uang Pembelian Mobil Baru Bupati HSU, Barang Bukti Disita dari Ketua DPRD HSU

Baca juga: Dugaan Suap di HSU, KPK Telusuri Peranan Abdul Wahid dan Maliki dalam Penentuan Pemenang Proyek

Baca juga: Sidang Dugaan Korupsi Proyek Irigasi, Sekda Kabupaten HSU M Taufik Jadi Saksi

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved