Berita Tabalong

Kondisi 161 Kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Tabalong Kalsel Rusak Berat

Sebanyak 161 kendaraan dinas rusak berat disimpan BPKAD Kabupaten Tabalong dan akan dilelang. Pengadan kendaraan baru tidak bisa karena tidak ada dana

Penulis: Dony Usman | Editor: Alpri Widianjono
BANJARMASINPOST.CO.ID/DONY USMAN
Kendaraan dinas di dalam gudang Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Minggu (13/2/2022). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, TANJUNG - Penghapusan aset lewat proses lelang menjadi satu cara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabalong melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Kebijakan tersebut dilakukan terhadap kendaraan dinas tidak terpakai. Data BPKAD Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan (Kalsel), saat ini jumlah kendaraan dinas yang masih ada jumlahnya sebanyak 2.484 unit.

Dari semua itu, kondisinya masih baik sebanyak 2.323 sebanyak dan yang sudah rusak berat 161 sebanyak.

Pengadaan baru kendaraan dinas di lingkungan Pemkab Tabalong, semenjak pandemi Covid-19, masih belum ada dilakukan karena adanya refocusing anggaran.

Disampaikan Plt Kabid Aset BPKAD Tabalong, Diyanto, Minggu (13/2/2022), pengadaan kendaraan dinas baru sampai di tahun 2021 belum  pernah dilakukan lagi.

Baca juga: VIDEO Sarabakawa Guppy Kontes se Kalsel  di Tabalong

Baca juga: Harga Pertamax Turbo dan Dexlite Naik, Pengusaha Angkutan di Kalsel Mengaku Tak Terlalu Pengaruh

"Sehubungan dana dari 2020 sampai 2021 kena refocusing, sehingga kami tidak bisa mengadakan kendaraan- kendaraan dinas," katanya.

Dalam proses pengadaan kendaraan dinas, baik roda empat maupun dua, lanjutnya, memang tidak ada aturan yang mengharuskan hanya di BPKAD Bidang Aset.

Namun untuk efisiensi dan memudahkan pengaturannya, maka saat ini di Kabupaten Tabalong untuk sementara dilakukan di BPKAD Bidang Aset. "Jadi untuk pengelolaan, diserahkan ke SKPD masing-masing," katanya.

Terkait batasan maksimal masa pemakaian kendaraan dinas, menurutnya, berdasarkan Permendagri 19 Tahun 2016, mobil dan sepeda motor operasional minimal umurnya 10 tahun dan mobil jabatan minimal 7 tahun.

Untuk di Kabupaten Tabalong, diakuinya, saat ini memang masih ada kendaraan dinas yang meski sudah lewat batasan umur namun masih tetap dioperasionalkan.

Baca juga: Gelapkan Motor Tempatnya Bekerja, Pria Tabalong Ini Ternyata Juga Gadaikan Kendaraan Rental

Baca juga: Asyik Layani Pria Hidung Belang di Warung Remang, Perempuan Asal Banjarmasin Terciduk Satpol PP Tala

Hanya saja penggunaannya tetap memperhatikan seberapa besar biaya pemeliharaan yang akan ditimbulkan apabila kendaraan dinas itu tetap digunakan.

"Tetapi, apabila pemeliharaannya besar, masuk kategori berat maka ditarik dan disimpan, masuk gudang BPKAD. Rata-rata yang ada di dalam gudang itu usianya lebih dari 10 tahun," katanya.

Kemudian terhadap kendaraan dinas yang sudah tidak dipakai lagi, rencananya diberlakukan proses penghapusan aset, salah satunya dengan cara dilelang.

Hanya saat ini pihaknya belum bisa melaksanakan proses lelang. Karena pandemi Covid-19, membuat terkendalanya mengumpulkan orang banyak dan juga untuk melakukan proses penilaian.

"Terakhir lelang tahun 2018, rata-rata semuanya berhasil dilelang, bahkan mobil yang kondisi tinggal 30 persen masih laku dan roda dua tinggal rangkanya juga masih laku," ujarnya.

Baca juga: Manfaatkan Limbah dan Tanaman Sekitar, Warga Jaro Tabalong Hasilkan Berbagai Kerajinan

Baca juga: Ngamar di Salon Tanahlaut Kalsel, Penjaja Cinta dari Banjarbaru Digerebek Tanpa Busana

Ini terbukti dari hasil yang didapat dalam lelang kendaraan dinas di tahun 2018. Limit biaya yang dihitung sekitar Rp 350 jutaan, namun setelah dilakukan lelang laku terjual sekitar Rp 890 jutaan.

Hasil ini bisa didapatkan karena pada saat itu digunakan teknik lelang konvensional, bukan elektronik, sehingga ada tawar-menawar langsung secara tatap muka.

(Banjarmasinpost.co.id/Dony Usman)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved