Berita Tabalong

Kalapas Tanjung Sosialisasikan Perubahan Aturan Pemberian Remisi ke Warga Binaan

Sosialisasi perubahan Peraturan Pemerintah (PP) 99 tahun 2012 kepada warga binaan ini dipimpin langsung Kalapas Tanjung, Heru Yuswanto.

Penulis: Dony Usman | Editor: Eka Dinayanti
Humas Polres Tabalong
Kalapas Tanjung Sosialisasikan Perubahan Aturan Pemberian Remisi ke Warga Binaan 

BANJARMASINPOST.CO.ID, TANJUNG - Sosialisasi perubahan Peraturan Pemerintah (PP) 99 tahun 2012 dilakukan Lapas Kelas IIB Tanjung ke warga binaan pemasyarakatan (WBP), Senin (14/2/2022).

Bertempat di Aula Lapas Tanjung ada sebanyak 207 warga binaan yang ikut sosialisasi terdiri dari 205 orang kasus narkotika dan 2 orang kasus tipikor.

Sosialisasi perubahan Peraturan Pemerintah (PP) 99 tahun 2012 kepada warga binaan ini dipimpin langsung Kalapas Tanjung, Heru Yuswanto.

Dalam peraturan yang baru, tertuang di Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022, yang ditandatangani menteri hukum dan HAM RI, Yasonna H Laoly, diatur syarat dan tata cara mengenai pemberian remisi dan hak integrasi kepada WBP tindak pidana pada PP 99 (Pasal 34A ayat 1 PP 99) yakni Justice Collabolator (surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya) tidak lagi dipersyaratkan.

Baca juga: Curi Honda Beat di Tabalong Kalsel, Residivis Curanmor Dibekuk Petugas Gabungan di Batukajang Kaltim

Baca juga: Kondisi 161 Kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Tabalong Kalsel Rusak Berat

Selain itu, persyaratan untuk mendapatkan usulan remisi harus berkelakuan baik minimal selama 6 bulan dan akan diusulkan terhitung tahun 2021.

Di dalam permenkumham ini, lanjutnya, terdapat beberapa poin perubahan, yakni salah satunya pasal 11 dihapuskan sehingga setiap narapidana yang termasuk kategori PP 99 khususnya narkotika dan tipikor tidak lagi dipersyaratkan surat bersedia bekerja sama dengan dengan penegak hukum untuk membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya atau yang disebut dengan Justice Colaborator (JC).

"Juga pada pasal 85 telah diubah sehingga syarat untuk bekerja sama dengan pengak hukum (JC) dihapuskan dan persyaratan untuk mendapatkan usulan remisi masih sama seperti tindak pidana yang lain yaitu harus berkelakuan baik minimal selama 6 bulan dan akan diusulkan terhitung tahun 2021," jelas Kalapas

Dengan perubahan itu dipastikan dapat mempermudah persyaratan warga binaan untuk mendapatkan remisi dan integrasi.

Baca juga: Awal Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, STIHSA Bersiap PTM Terbatas Februari Ini

Baca juga: Lima Pemuda Tanggung Diamankan, Kasatpol PP Tala: Ngelem dan Ngamen Minta Uang Setengah Maksa

Namun diwajibkan membayar lunas denda dan uang pengganti bagi napi korupsi dan tetap mengucapkan ikrar NKRI dan ikut program deradikalisasi bagi napi terorisme.

Dijelaskan nya, warga binaan yang dimaksud dalam PP 99 adalah terorisme, narkotika, prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan HAM berat dan kejahatan transnasional terorganisasi.

"Pelaksanaan sosialisasi ini penting untuk kita sampaikan kepada warga binaan karena hal ini berkaitan dengan program-program yang menjadi hak bagi mereka. Kita disini terus berusaha untuk memberikan layanan secara optimal dan selalu mengedepankan keterbukaan informasi kepada warga binaan," katanya.

(banjarmasinpost.co.id/donyusman)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved