Tribun Series

Undang-Undang Tentang Provinsi Kalsel Disahkan, Hj Aida Muslimah : Pro Kontra Adalah Hal Wajar

Anggota Komisi II DPR RI, Hj Aida Muslimah menilai, munculnya pro-kontra atas suatu aturan dalam hal ini Undang-Undang tentu adalah hal yang wajar.

Penulis: Achmad Maudhody | Editor: Hari Widodo
Dok Pribadi
Anggota Komisi II DPR RI, Hj Aida Muslimah. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Disahkannya Undang-Undang (UU) Tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) baru-baru ini mendapat berbagai reaksi dari masyarakat di Banua.

Ada pihak yang mendukung, ada juga pihak yang menyatakan keberatan atas UU tersebut khususnya terkait pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalsel dari Kota Banjarmasin menjadi Kota Banjarbaru.

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Hj Aida Muslimah menilai, munculnya pro-kontra atas suatu aturan dalam hal ini Undang-Undang tentu adalah hal yang wajar.

Sebagai negara hukum, negara juga memfasilitasi masyarakat yang kontra terhadap UU tersebut juga untuk mengajukan uji materiil atas UU yang dimaksud kepada lembaga tinggi negara yaitu Mahkamah Konstitusi.

"Wajar saja ada pro-kontra, kalau misal mau mengajukan keberatan bisa mengajukan judicial review," kata Hj Aida, Selasa (22/2/2022).

Meski tidak secara langsung terlibat dalam Panitia Kerja (Panja) RUU Tentang Provinsi Kalsel, namun menurut Hj Aida rekan-rekan Anggota DPR RI yang tergabung dalam Panja tentu telah mengkaji secara menyeluruh berbagai aspek RUU yang kini telah disahkan tersebut.

Legislator dari Daerah Pemilihan Kalsel II ini berpendapat, sebenarnya titik berat dibahas dan disahkannya UU Tentang Provinsi Kalsel tersebut adalah sebagai penataan kembali dasar hukum Provinsi Kalsel.

Dimana sebelumnya, keberadaan Provinsi Kalsel didasarkan pada UU Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

Dahulu, UU tersebut dibentuk masih didasarkan pada Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS).

Selain itu, UU Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur juga saat ini dinilai sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan Provinsi Kalsel.

Dimana pada UU tersebut belum tercantum dua kabupaten yang telah dimekarkan di Kalsel yaitu Kabupaten Balangan dan Tanah Bumbu.

"Secara konseptual, Undang-Undang yang dulu sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang tentang otonomi daerah sehingga perlu diperbaharui dan disesuaikn dengan kondisi sekarang," kata Hj Aida.

Dengan disahkannya dasar hukum Provinsi Kalsel saat ini, Ia berharap bisa memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah dalam upaya membangun dan meningkatkan kesejahteraan dan daya saing masyarakat sekaligus melestarikan dan mengelola kearifan lokal masyarakat di Kalsel. (Banjarmasinpost.co.id/achmad maudhody)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved