Berita Banjarmasin

Jabatan Tinggi Banyak Kosong Rawan Korupsi Hingga Lahan Kritis Jadi Sorotan BPKP Kalsel

BPKP Kalsel, KPK, Kemendagri lakukan pertemuan di Banjarmasin bahas jabatan tinggi banyak kosong rawan korupsi hingga lahan kritis tak direhabilitasi

Penulis: Milna Sari | Editor: Alpri Widianjono
banjarmasinpost.co.id/milna sari
Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kalimantan Selatan melakukan pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Berbagai isu strategis dibahas bersama KPK dan juga dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bertempat di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalsel, Kamis (17/3/2022).

Di antaranya, dibeberkan tentang begitu banyak jabatan tinggi di Provinsi Kalsel yang lowong, sehingga harus diisi Pelaksana tugas (Plt).

Karena itu Kepala Perwakilan BPKP Kalsel, Rudy M Harahap, mengingatkan para kepala daerah mengenai jabatan pimpinan tinggi yang begitu banyak kosongnya.

“Jabatan-jabatan tersebut harus segera diisi untuk mencegah peluang godaan korupsi, bekerja sama dengan Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN,” tegasnya.

Kemudian, BPKP menyoroti 23 pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) belum melaksanakan kewajibannya.

Dari 23 pemegang IPPKH tersebut, belum melaksanakan rehabilitasi pada luasan lahan yang totalnya 20.351 hektare. Dan total anggaran rehablitasi, mencapai Rp 536 miliar.

Juga tentang temuan 928 alat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang tidak sesuai standar. Dan, 1.027 alat tidak terpelihara dengan baik, senilai Rp 15,2 miliar.

Kemudian mengenai pajak daerah, BPKP Kalsel menemukan tunggakan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 962 miliar yang disebabkan data tunggakan ganda dan data tunggakan yang tidak akurat

Terkait program vaksinasi Covid-19, dosis kedua se-Kalsel masih di bawah 70 persen, sementara sebanyak 51.000 dosis vaksin sudah dinyatakan kedaluwarsa walaupun bisa dipakai lagi. 

Sedangkan sasaran BPKP Kalsel pada tahun ini, yaitu audit reklamasi tambang batu bara dan pajak air permukaan. Nantinya, bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kemudian, BPKP mengklaim selama 5 tahun terakhir berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara Rp 90,6 miliar melalui audit investigatif dan audit perhitungan keuangan negara.

( Banjarmasinpost.co.id/Milna Sari)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved