Korupsi Kalsel

Mantan Plt Kadis PUPR HSU Divonis 6 Tahun Penjara, Penasehat Hukum : Diluar Ekspektasi

Penasihat Hukum Mantan Plt Kadis PUPRP HSU, Tuti Elawati mengaku terkejut dengan putusan hakim. Karena diluar ekspektasi

Penulis: Achmad Maudhody | Editor: Hari Widodo
banjarmasinpost.co.id/achmad maudhody
Penasihat Hukum Mantan Plt Kadis PUPRP HSU, Tuti Elawati(Kanan) Jaksa Penuntut Umum KPK, Titto Jaelani, Rabu (13/4/2022). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Terdakwa korupsi proyek irigasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) yaitu Mantan Plt Kadis PUPRP HSU, Maliki divonis pidana 6 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Rabu (13/4/2022).

Vonis pidana penjara tersebut lebih tinggi dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK yaitu 4 tahun penjara. 

Terkait putusan ini, Penasihat Hukum terdakwa, Tuti Elawati mengaku terkejut. 

"Terkait putusan tadi, kami juga sangat kaget karena di luar ekspektasi. Putusan hakim ini adalah ultra petita karena memberikan putusan di luar tuntutan jaksa," kata Tuti ditemui Banjarmasinpost.co.id pasca persidangan. 

Baca juga: Terbukti Korupsi Suap Proyek Irigasi, Mantan PLT Kadis PUPRP HSU Divonis 6 Tahun Penjara

Baca juga: Terdakwa Korupsi Proyek Irigasi HSU Diterima sebagai Justice Collaborator

Baca juga: Kabur dari Rutan Putussibau Kalbar, Tahanan Kasus Korupsi Ini Diringkus Dari Persembunyian

Diyakini Tuti, putusan tersebut tak hanya mengejutkan bagi terdakwa dan penasihat hukum tapi juga bagi Jaksa Penuntut Umum KPK. 

Meski demikian, terdakwa dan penasihat hukum kata dia tentu tetap menghormati putusan tersebut. 

"Karena keputusan hakim menganut asas Res Judika Pro Verita Te Habetur, artinya apapun keputusan Hakim harus dianggap benar kecuali ada keputusan yang lebih tinggi yang menganulirnya," beber Tuti. 

Menyatakan pikir-pikir atas putusan itu, Tuti mengaku akan lebih dulu berdiskusi dengan terdakwa dan keluarga terdakwa sebelum menetapkan sikap apakah akan menerima atau mengajukan banding. 

Terpisah, Jaksa Penuntut Umum KPK, Titto Jaelani mengatakan, akan menyampaikan hasil vonis tersebut kepada Pimpinan KPK sebelum menentukan akan menerima atau banding atas putusan. 

Terkait vonis yang lebih tinggi dibanding tuntutan, sebagai Jaksa Penuntut Umum kata Titto tentu tidak ada reaksi subjektif atas vonis tersebut. 

Baca juga: Bacakan Dakwaan, Penuntut Umum KPK Sebut Abdul Wahid Terima Aliran Dana Korupsi Rp 31,7 Miliar

Menurutnya, tuntutan mereka terkait pidana penjara 4 tahun, kemudian putusan hakim 6 tahun, berarti di atas tuntutan.

"Ya tidak masalah, kita hargai putusan dan pertimbangan hakim tersebut. Ini bukan bicara soal bersyukur atau tidak (vonis lebih berat dibanding tuntutan). Tapi ini bicara soal fakta persidangan dan fakta hukum. Kami hargai semua pertimbangan dari Majelis Hakim," ujar Titto. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody) 

 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved