DPRD Kalsel

DPRD Kalsel Harapkan Masyarakat Harmonis, Lewat Perda Toleransi Kehidupan Bermasyarakat

Panitia Khusus (Pansus I) DPRD Kalsel ketika melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama (Kemenag) RI.

Penulis: Milna Sari | Editor: Alpri Widianjono
HUMAS DPRD KALSEL
Panitia Khusus (Pansus I) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan ketika melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama (Kemenag) RI di Jakarta, Senin (25/4/2022) pagi. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA – Wakil Rakyat Kalimantan Selatan (Kalsel) berharap raperda tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat dapat menjadi solusi atas rendahnya nilai survei Kementerian Agama Republik Indonesia tentang tingkat toleransi masyarakat di Kalsel.

Hal tersebut diungkapkan Panitia Khusus (Pansus I) DPRD Kalsel ketika melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama (Kemenag) RI di Jakarta, Senin (25/4/2022) pagi.

Diketahui, pansus I DPRD Kalsel menggodok raperda Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat.

Karenanya, dalam kunjungan kerja ini, diharapkan mampu menampung masukan-masukan yang  komprehensif dari Kemenag RI.

Panitia Khusus (Pansus I) DPRD kalsel bersama pejabat PKUB kemenag senin 25042022
Panitia Khusus (Pansus I) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama pejabat Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama (Kemenag) RI di Jakarta, Senin (25/4/2022) pagi.

“Dalam pertemuan ini, diketahui bahwa nilai tingkat toleransi di Kalsel cukup rendah, yaitu 0,01. Kami berharap produk hukum ini kelak akan menjadi solusi permasalahan yang ada,” ungkap salah satu srikandi DPRD Kalsel, Dra Hj Rachmah Norlias.

Di sisi lain, PKUB Kemenag RI mengapresiasi DPRD Kalsel yang tengah menggodok raperda yang secara substansi adalah terkait toleransi.

Menurut hematnya, isu terkait toleransi ini memang sangat penting untuk difasilitasi dan diregulasi agar terjalin kehidupan bermasyarakat yang harmonis.

Sedangkan tujuan dari produk hukum tersebut harus bisa memenuhi toleransi dan menjalankan dengan baik di dalam kehidupan bermasyarakat.

Contohnya, jangan membanding-bandingkan antara agama yang satu dengan yang lainnya. Begitu pula dalam hal terjadi perpindahan keyakinan harus kita berikan kebebasan. (AOL/*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved