DPRD Kotabaru

Ketua DPRD Kotabaru Desak Disbunnak Sweeping, Syairi Mukhlis: Ini PKS yang Bermain

Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru, Syairi Mukhlis, temui pejabat Disbunnak Kalsel minta supaya tindak perusahaan sawit yang permainkan harga TBS petani.

Penulis: Herliansyah | Editor: Alpri Widianjono
HUMAS DPRD KABUPATEN KOTABARU
Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru, Syairi Mukhlis, SSos (kanan), melakukan dialog dengan pejabat Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan (Disbunnak Kalsel) terkait keluhan petani kelapa sawit karena anjloknya harga. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Respon cepat dilakukan Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru, Syairi Mukhlis, SSos, menyikapi jeritan dialami para petani kelapa sawit di wilayah Kabupaten Kotabaru diakibatkan anjoknya harga Tandan Buah Segar (TBS).

Langkah cepat diambil Syairi Mukhlis dengan terjun bebasnya harga TBS di petani lokal. Dirinya mendatangi KAntor Dinas Perkebunan dan Perternakan Provinsi Kalimantan Selatan ( Disbunnak Kalsel), Kamis (28/4/2022).

Hasil kunjungan kerja (kunker) ke Disbunnak Kalsel, disimpulkan, PKS (Pabrik Kelapa Sawit) telah melanggar ketetapan pemerintah mengenai harga sawit. Sesuai diatur di Permentan nomor 1 tahun 2018, tentu akan ada sanksinya. 

Dikemukakan Syairi Mukhlis di hadapan pejabat Disbunnak Kalsel, melakukan kunker ini karena desakan para petani.

Bersama Wakil Ketua I H Mukhni AF dan Wakil Ketua II Muhammad Arif, jelas Syairi, setelah pemerintah pusat melalui keputusan Presiden melarang ekspor CPO (Crude Palm Oil) dan seluruh turunannya harga TBS langsung anjok, petani pun menjerit.

Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru Syairi Mukhlis saat kunker ke Kantor Disbunnak Kalsel
Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru, Syairi Mukhlis, SSos, (ujung kemaja putih), saat melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan (Disbunnak Kalsel) terkait keluhan petani kelapa sawit karena anjloknya harga.

"Rata-rata harga (TBS) di Rp 2.000 sampai Rp 2.100. Paling tinggi di harga Rp 2.400. Bahkan ada Rp 1.900 dari harga Rp 3.500 yang berlaku di sana," beber Syairi.

Anjloknya harga tidak mengacu harga sudah ditetapkan provinsi. "Jadi disinilah kekecewaan kita selaku wakil rakyat di DPRD Kotabaru atas keluhan petani di Kabupaten Kotabaru," ucapnya.

Diperkuat lagi surat edaran Dirjenbun Nomor 165 yang baru-baru saja, seluruh harga TBS tetap mengacu keputusan di Disbunnak Provinsi masing-masing.

"Mungkin kajian ini berdasarkan kerja sama komite dari pihak perusahaan juga," ucap Syairi Mukhlis.

Seharusnya ketika terjadi penurunan harga, ada kontrol atau pengawasan dari Disbunnak Provinsi. Karena, kabupaten kewenangannya sangat terbatas.

Oleh karena itu diharapkan Syairi Mukhlis, ketika kondisi ini terjadi, selain surat edaran yang dikeluarkan Gubernur Kalsel, tetap perlu dilakukan sweeping dari Disbunnak provinsi terhadap PKS-PKS nakal.

"Ini PKS yang bermain kalau saya lihat, sehingga harga anjlok semua," ucapnya.

Belum lagi ketika PKS mengeluarkan harga Rp 2.000, Rp 2.100 per kilogram, turun ke SPK akan lain lagi. "Sampai ke masyarakat hari ini yang saya tahu hanya Rp 1.400 sampai Rp 1.500. Sangat hancur harga di bawah," terangnya.

Apalagi ini momen Lebaran, dengan kondisi ekonomi sekarang ini anjlok ketika pandemi Covid-19. Padahal saat harga Rp 3.500, petani sedikit terbantu, walau sempat terjadi kelangkaan minyak goreng.

"Saya sangat menyayangkan hal ini. Dan saya minta segera disampaikan surat edaran ke PKS-PKS," tandas Syairi Mukhlis. (AOL/*)

(Banjarmasinpost.co.id/)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved