Berita HST

Triwulan Pertama Berlalu, Belum Satu Pun Raperda Selesai Dibahas dan Disahkan DPRD HST

Dari 4 Raperda yang diajukan pada triwulan pertama tersebut, belum ada yang selesai dibahas dan disahkan DPRD HST.

Penulis: Hanani | Editor: Eka Dinayanti
banjarmasinpost.co.id/hanani
Anggota DPRD HST saat mengelar rapat beberapa waktu lalu. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Pemerintah Kabupaten Hulu sungai Tengah telah membuat dan mengusulkan 17 program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahun 2022 yang terbagi empat triwulan.

Namun dari 4 Raperda yang diajukan pada triwulan pertama tersebut, belum ada yang selesai dibahas dan disahkan DPRD HST.

Saat ini sudah masuk bulan kedua triwulan 2022, dimana sesuai daftar Propemda Pemkab HST ada 4 raperda yang menanti untuk dibahas dan disetujui bersama hingga disahka.

Adapun Raperda yang diajukan pada triwulan pertama, yaitu tentag Retribusi Perizinan Tertentu, Raperda Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah.

Kemudian Raperda Perubahan ketiga atas Perda Nomor 9 tahun 2015 tentang Tata Pencalonan Pemilihan Pengangkatan dan Pelantikan serta Pemberhentian Pambakan

Baca juga: Pemuda Andang Kabupaten HST Tewas Tergantung di Pohon Ramania, Polisi Sebut Tak Ada Bekas Kekerasan

Baca juga: Geger Lelaki Tewas Tergantung di Pohon Ramania Desa Andang Kabupaten HST

Perda ke-4 tentang Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum.

Sedangkan lima raperda di triwulan kedua yaitu Sistem Kesehatan Daerah, Raperda Retribusi Jasa Usaha, raperda tentang Pemekaran Kecamatan Batang Alai Selatan Kecamatan Batu benawa dan Pembentukan Kecamatan Batang Alai Barat Daya.

Selanjutnya, raperda tentang Retribusi Jasa Umum, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan tentang Bangunan Gedung.

Sebanyak 7 raperda lainnya masuk dalam triwulan ke-III dan IV Propemperda Pemkab HST.

Kepala Bagian Hukum Pemkab HST Taufik Rahman yang dikonfirmasi banjarmasinpost.co.id Kamis (12/5/2022) menjelaskan untuk triwulan pertama Perda retribusi Perizinan tertentu telah masuk propemperda 2021 dan akan disahkan menjadi perda.

Namun dibatalkan karena ada undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Undang-undang itu menghendaki pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus dalam 1 Perda saja dan perubahan substansi pengaturan.

Menurut Taufik, untuk Perda Perubahan ketiga atas Perda Nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah telah disampaikan ke DPRD HST 23 Maret 2022 dan masih dalam proses pembahasan di DPRD.

Begitu pula raperda tentang perubahan ketiga Perda Nomor 9 tahun 2015 tentang tata cara pencalonan pemilihan pengangkatan dan pelantikan serta pemberhentian pembakal dan Tentang penambahan penyertaan modal pada perusahaan perseroan Daerah Air minum sampai sekarang masih proses pembahasan di DPRD HST.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved