Berita Batola

Anggota DPRD Kalsel Hasanuddin Murad Reses di Kolam Kiri, Kerusakan Jalan Jadi Topik Keluhan

Anggota DPRD Kalsel, Hasanudin Murad, menerima keluhan mengenai jalan rusak di Desa Kolam Kiri, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala (Batola).

Penulis: Muhammad Tabri | Editor: Alpri Widianjono
HUMPRO KABUPATEN BARITO KUALA UNTUK BPOST
Warga menyampaikan keluhannya mengenai jalan poros provinsi yang rusak di Desa Kolam Kiri, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kalimantan Selatan (Kalsel), Jumat (13/5/2022). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN - Kerusakan jalan di wilayah Kabupaten Barito Kuala (Batola), Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), tetap yang paling banyak menjadi keluhan masyarakat.

Hal ini terjadi di sejumlah ruas jalan, baik yang berstatus milik Provinsi Kalsel, jalan desa, hingga jalan usaha tani.

Terbaru, disuarakan Solehin, Kepala Desa Kolam Kiri, Kecamatan Barambai, kepada anggota DPRD Kalsel Hasanudin Murad yang sedang melaksanakan reses dalam pertemuan di Balai Desa Kolam Kiri Dalam, Jumat (13/5/2022).

Diutarakan Solehin, Jalan Rusak poros provinsi yang ada di kawasan setempat menyebabkan warga kesulitan melintas serta mengangkut hasil-hasil pertanian.

Baca juga: VIDEO Sempat Rp45 Ribu Perkilo, Kini Harga Bawang Merah di Batola Berangsur Turun

Baca juga: Penganiayaan di Banjarmasin, Marah Ditegur Jangan Ribut, Pria Pelambuan Pukul Warga Batola

Permasalahan jalan juga dikeluhkan Kades Kolam Kanan, Edy Sungkowo. Ia mengatakan, jalan dusun 1 dan 2 di wilayahnya sepanjang sekitar 3 kilometer mengalami kerusakan.

Menanggapi hal tersebut, Hasanudin Murad mengatakan, sebenarnya itu permasalahan lama sejak dirinya menjabat sebagai Bupati Batola.

Ia pun mengutarakan, telah mengupayakan terhadap perbaikan jalan provinsi tersebut. Namun terkendala anggaran akibat adanya wabah pandemi Covid-19 selama dua tahun belakangan.

Namun demikian pria yang pernah menjabat Bupati Batola 2 periode ini menyatakan, tetap akan menyampaikan permasalahan ini dengan harapan mendapat perhatian pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

Baca juga: BPKP Perwakilan Kalsel Akan Investigasi Biaya Perjalanan Dinas Anggota Dewan

Baca juga: Cegah Wabah PMK, Lalulintas Hewan Ternak Masuk Tabalong Diperketat

Menyangkut kerusakan jalan permukiman, pria yang pernah menjabat anggota Komisi V DPRRI ini menyampaikan, memang agak sulit karena desa mempunyai dana sendiri. Dirinya menyarankan agar diusulkan melalui proposal.

"Siapa tahu tersedia anggaran, apakah melalui CSR atau apa," paparnya sembari menyatakan, akan berusaha membantu memperjuangkan.

(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Tabri)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved