PT PLN Persero UIP Kalbagtim

Pengamanan Aset PLN di Kalsel Terus Berlanjut

Kerja sama pengamanan aset negara dalam bentuk penerbitan dan pensertifikatan tanah PLN dilanjutkan,

Editor: Eka Dinayanti
PT PLN (Persero) UIP Kalbagtim
pengamanan aset negara dalam bentuk penerbitan dan pensertifikatan tanah PLN terus dilanjutkan. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kerja sama pengamanan aset negara dalam bentuk penerbitan dan pensertifikatan tanah PLN antara PT (PLN) Persero dengan Kementrian ATR/BPN terus dilanjutkan.

Salah satunya yang tengah dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (UIP Kabagtim) bersama dengan Kantor Wilayah BPN Kalimantan Selatan, tersebar di beberapa Kantor Pertanahan di Provinsi Kalsel.

UIP Kalbagtim menargetkan untuk semester 1 tahun 2022 dapat mengamankan aset sebanyak 161 bidang tanah, saat ini telah tercatat sertifikat yang telah terbit di Provinsi Kalsel sejumlah 17 bidang dengan rincian 13 di bidang Kantah Kotabaru, dan 4 bidang di Kantah Tabalong.

“Masih terdapat 144 bidang tanah yang perlu disertifikatkan di Provinsi Kalsel. Jumlah sertifikat terbit akan bertambah seiring berjalannya waktu dengan kerja sama dan koordinasi yang baik antara PLN UIP Kalbagtim dengan BPN Kantah di Kalsel,” ucap Basuki.

Proses penerbitan sertifikat dimulai dari pendaftaran tanah, pengukuran, panitia pemeriksaan tanah dan tahapan selanjutnya hingga terbitnya buku sertifikat.

Rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan secara bertahap dan masih terus berlangsung untuk dapat mencapai target yang telah ditentukan.

“Saat ini proses sertifikasi dilaksanakan di Kantah Banjarmasin, Tapin, Batola, Tabalong, serta Kantah Kotabaru, proses masih terus berlangsung, jika tidak ada kendala dalam waktu dekat 9 bidang di Kotabaru akan segera terbit,” ucap Basuki.

Selain di Kantah Kotabaru, di Kantah Tapin juga terdapat 7 bidang tanah yang perlu disertifikatkan, di Tabalong 3 bidang dan di Kantah Banjarmasin terdapat 7 bidang.

Menurutnya, kendala saat ini yang dialami di lapangan adalah adanya tumpang tindih lahan serta kendala ketika proses pemisahan hak, yakni harus meminjam sertifikat induk dari pemilik sebelumnya untuk dilakukan pemisahan hak, khususnya pengadaan tanah yang dilaksanakan beberapa tahun silam.

“Dengan komunikasi, kerja sama, dan semangat dari PLN dan Kantor Pertanahan, serta pemilik lahan sebelumnya yang kooperatif, kami yakin permasalahan tersebut dapat segera terselesaikan,” tutup basuki.

Demi tercapainya target pengamanan aset PT PLN (Persero) di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, PLN UIP Kalbagtim memohon dukungan dari segenap stakeholder terkait untuk penyelesaian pengamanan aset. (aol)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved