Tuntaskan Masalah Distribusi Solar Nelayan di Tabanio, DPRD Tala Segera Agendakan Kegiatan Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Permasalahan distribusi solar subsidi untuk nelayan di Desa Tabanio, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), menjadi perhatian khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Setelah pantauan lapangan ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) Tabanio dilakukan, kini DPRD Tala segera mengagendakan pertemuan dengan pihak terkait.

"Komisi-komisi di DPRD nanti akan melakukan pembahasan dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) serta pihak terkait lainnya. Nanti semua yang terkait kami panggil untuk hadir di dewan," ucap Ketua DPRD Tala Muslimin SE, Kamis (26/5/2022).

SKPD yang akan dipanggil, sebut Muslimin, di antaranya Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Tala.

Lalu, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Perdagangan (Diskopdag) Tala, dan Bagian Ekonomi Setda Tala.

"Pihak pengelola SPBUN Tabanio juga akan kami panggil. Kami juga perlu mendengar penjelasan dari pihak pengelola. Bahkan kalau perlu nanti Pertamina juga kita panggil," tandas politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini.

Selain itu, lanjut Muslimin, pihaknya juga akan melibatkan aparat penegak hukum (APH).
Ini dinilai penting agar kelak pengawasan terhadap pendistribusian solar subsidi di SPBUN Tabanio lebih baik lagi.

Ia menuturkan setelah melakukan peninjauan ke SPBUN tersebut pihaknya melihat adanya sejumlah kelemahan.

Di antaranya, transparansi atau keterbukaan pihak pengelola sangat minim.

Akuntabilitas atau tanggungjawab juga tidak maksimal.

Pengawasan dari APH juga belum memadai.

"Karena itu kedepan perlu dimaksimalkan lagi. Nelayan di Tabanio juga perlu dilibatkan dalam pengawasan penyaluran solar subsidi untuk nelayan tersebut," tandas Muslimin.

Pihaknya juga berharap Pemerintah Desa Tabanio turut berperan lebih aktif dalam ikut serta melakukan pengawasan terhadap distribusi solar subsidi itu.

Diharapkan jangan sampai terjadi penyelewengan-penyelewengan.

"Indikasi penyelewengan harus dapat diminimalisasi agar tidak merebak. Malu daerah kita sudah diberi kuota sangat banyak tapi tidak maksimal penyalurannya kepada nelayan sehingga menimbulkan keributan di daerah kita," tandas Muslimin.

Dikatakannya, SPBUN Tabanio telah cukup lama beroperasional yakni sejak 2013 silam.

Karena itu sudah selayaknya harus lebih baik lagi dalam menyalurkan solar subsidi kepada nelayan setempat. (AOL)