HST MUDA Makmur Unggul Dinamis

Bupati HST Audiensi dengan Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam RI

Bupati HST bersama Forkopimda melakukan audiensi terkait berbagai permasalahan hukum ke Kemenko Polhukam RI.

Editor: Eka Dinayanti
PROKOPIM HST
Bupati Hulu Sungai Tengah audiensi terkait berbagai permasalahan hukum dengan Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam RI. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) bersama Forkopimda Kab HST melakukan audiensi terkait berbagai permasalahan hukum dengan Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam RI bertempat di Aula Nakula Gedung Kemenko Polhukam, Selasa (24/05/2022).

Rombongan yang dikoordinatori oleh Bupati Hulu Sungai Tengah H Aulia Oktafiandi ini, dihadiri juga anggota Forkopimda HST lainnya seperti Ketua DPRD HST, Kajari HST, Dandim 1002 HST, turut hadir Pj Sekda HST, Serta Kepala Badan Kebangpol HST.

Dalam Audiensi tersebut Bupati HST menyampaikan berbagai macam persoalan hukum di daerah, salah satunya menyampaikan inovasi Kabupaten HST menangani persoalan Hukum dengan didirikannya rumah Restorative Justice.

Bupati Hulu Sungai Tengah bersama Forkopimda  audiensi terkait berbagai permasalahan hukum dengan Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam RI.
Bupati Hulu Sungai Tengah bersama Forkopimda audiensi terkait berbagai permasalahan
hukum dengan Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam RI.
(PROKOPIM HST)

“Sebagaimana kita ketahui bersama di tiap daerah di Indonesia tentunya mempunyai berbagai macam persoalan hukum, namun kami menilai dengan melihat kearifan lokal, ada masalah-masalah tertentu yang sebenarnya bisa diselesaikan cukup di tingkat masyarakat desa tanpa harus ke ranah pengadilan negeri. Melihat hal tersebut dengan inisiasi dari Kajari HST, kami membentuk rumah Restorative Justice di desa-desa sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan hukum khususnya tindak pidana ringan,” ujarnya

Kajari Hulu Sungai Tengah menambahkan, memang ada masalah-masalah yang kriterianya tidak perlu sampai dibawa ke ranah pengadilan dan ini sangat relevan sekali di Kabupaten HST dimana kerafian lokal sesuai dengan semboyan murakata, mufakat rakat dalam pengambilan keputusan dengan musyawarah

"Dasar hukum dari Kajari dalam melaksanakan restorative justice di mana penyelesaian perkara dicoba diselesaikan di luar jalur pengadilan adalah dari peraturan jaksa agung, surat jaksa agung muda, sampai surat edaran jaksa agung yang terakhir tanggal 10 februari 2022," Jelasnya.

penyerahan cinderamata dari Bupati Hulu Sungai Tengah kepada Deputi III bidang Hukum dan HAM Kemenkopolhukam.
penyerahan cinderamata dari Bupati Hulu Sungai Tengah kepada Deputi III bidang Hukum
dan HAM Kemenkopolhukam. (PROKOPIM HST)

Deputi III Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Sugeng Purnomo sangat menyambut baik dan mengapresiasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah terutama dalam hal dibentuknya Rumah Restorative Justice di desa-desa ini.

“Kami sangat apresiasi dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena mampu membentuk Rumah Restorative Justice ini, Kemenko Polhukam juga mengambil ini sebagai satu topik bahasan yang sangat penting, sehingga kita melakukan beberapa kegiatan baik itu berupa forum-forum diskusi, koordinasi, maupun persiapan bahkan nanti kami berencana membuat semacam kelompok kerja di tingkat Nasional," ucapnya.

Rumah Restorative Justice di Kabupaten Hulu Sungai Tengah saat ini tercatat sudah tiga kali menyelesaikan masalah hukum di tingkat desa dengan tindak pidana ringan.

Acara ditutup dengan foto bersama dan penyerahan cinderamata dari Bupati Hulu Sungai Tengah kepada Deputi III bidang Hukum dan HAM Kemenkopolhukam. (aol/*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved