DPRD Kalsel

Anggota DPRD Kalsel Bawa Keluhan Warga Terkait Gas Tabung Melon ke Kementerian ESDM

Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bahas suplai dan harga LPG 3 kg dengan pejabat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Penulis: Milna Sari | Editor: Alpri Widianjono
HUMAS DPRD KALSEL
Sekretaris Komisi III DRPD Provinsi Kalimantan Selatan, H Gusti Abidinsyah, SSos, MM, dan rombongan saat bertemu pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi membahas LPG 3 kg, Jumat (27/5/2022). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA – Berbekal sejumlah permasalahan warga terkait LPG 3 kg, wakil rakyat ‘Rumah Banjar’ datangi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi di Jakarta Pusat, Jumat (27/5/2022).

Sekretaris Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), H Gusti Abidinsyah, SSos, MM, selaku pimpinan rombongan, mengatakan, permasalahan gas tabung melon ini tidak hanya dirasakan oleh warga Kalsel, namun juga hampir di semua daerah.

Oleh H Swardi Sarlan, SAg, salah satu anggota komisi III DPRD Kalsel yang ikut serta dalam kunjungan kerja tersebut, diungkapkannya, saat ini banyak pendistribusian yang kurang tepat sasaran.

“Besar harapan kami agar pemerintah dapat segera bertindak, sehingga pola pengawasan menjadi lebih tertib,” ucap politisi Fraksi Persatuan Nurani Demokrat tersebut.

Komisi III DRPD Provinsi Kalimantan Selatan di Dirjen Minyak dan Gas Bumi Jumat (27052022)
Komisi III DRPD Provinsi Kalimantan Selatan saat bertemu pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi di Jakarta Pusat, Jumat (27/5/2022).

Kunjungan Komisi III DPRD Provinsi Kalsel ke Kementerian ESDM ini disambut Koordinator Subsidi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi, Christina Meiwati Sinaga, SE, ME.

Diungkapkan Christina, saat ini pemerintah sedang melaksanakan uji coba subsidi tertutup di Kalimantan Utara  agar LPG 3 kg tepat sasaran.

“Sekarang, uji coba kepada konsumen dengan aplikasi My Pertamina. Namun, Kalsel tidak masuk sampling. Itu untuk mengetahui berapa keperluan di daerah yang disampling di 35 kabupaten/kota,” ujarnya.

Anggota Komisi III DPRD Kalsel yang lain, H Hormansyah, SAg, SH, MH, mengharapkan adanya solusi konkret yang bisa dihadirkan di masyarakat, baik permaslahan kelangkaan dan penerapan harga eceran tertinggi. (AOL/*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved