Korupsi di Kalsel

Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Bendungan Tapin, Kejati Kalsel Belum Tetapkan Tersangka 

Kejati Kalsel masih belum menetapkan tersangka dugaan korupsi pengadaan lahan Bendungan Tapin. Hari ini, ada 5 saksi diperiksa jaksa

Penulis: Achmad Maudhody | Editor: Hari Widodo
Penkum Kejati Kalsel untuk BPost
Kasi Penkum Kejati Kalsel, Romadu Novelino memaparkan terkait proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Bendungan Tapin. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan pada proyek pembangunan Bendungan Tapin terus bergulir ditangani oleh Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan ( Kejati Kalsel). 

Lepas tengah hari, Senin (6/6/2022), lima saksi telah dimintai keterangan oleh Penyidik. 

Lima orang itu masing-masing berinisial H, D, G, A dan AR bergantian digali keterangannya di ruang penyidikan Kejati Kalsel, Jalan DI Pandjaitan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalsel. 

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Kalsel, Romadu Novelino mengatakan, kelima saksi itu merupakan para pemilik tanah di Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalsel yang merupakan lokasi dibangunnya Bendungan Tapin. 

Baca juga: Sidang Perkara Dugaan Korupsi Pengalihan IUP Tanbu, Massa LEKEM Kalimantan Gelar Aksi Bagikan Bunga

Baca juga: Sidang Korupsi Pengalihan IUP, Mantan Kadis ESDM Tanbu Dituntut 5 Tahun Penjara & Denda Rp1,3 Miliar

Baca juga: Kesandung Kasus Korupsi di Tanahbumbu, Bendahara Umum PBNU Mardani Maming Diperiksa KPK

Keterangan para saksi kata Novel sebagai salah satu cara penyidik untuk menemukan fakta-fakta hukum tentang dugaan tindak pidana korupsi pada kasus tersebut. 

Dipastikan, masih ada saksi-saksi lainnya yang juga akan dipanggil dan dimintai keterangannya. 

Novel mengatakan, sementara Penyidik belum menetapkan tersangka pada kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk proyek strategis nasional (PSN) Bendungan Tapin itu. 

"Saksi lainnya nanti akan dijadwalkan pemanggilan. Untuk tersangka sementara belum ditetapkan, nanti pasti akan disampaikan kalau sudah ada penetapan tersangka," ujarnya. 

Sebelumnya, Kepala Kejati Kalsel, Mukri telah menetapkan naiknya status penanganan kasus tersebut dari penyelidikan menjadi penyidikan sejak Tanggal 20 Mei Tahun 2022.

Penydikan dimulai setelah terbitnya Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Nomor : print -02/O.3/Fd.2/05/2022.

Baca juga: Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Bendungan Tapin, Penyidik Kejati Kalsel Panggil 6 Saksi 

Diketahui, Proyek Bendungan Tapin yang berlokasi di Desa Pipitak, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalsel itu merupakan proyek multi years pada Tahun 2015-2020 dengan pagu anggaran mencapai hampir Rp 1 triliun. 

Dimana pada pembangunan fisik bendungan Tapin yang berspesifikasi luas genangan sekitar 425 hektare itu, dilakukan pula pengadaan lahan

Novel menyebut, penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut merupakan pengembangan dari langkah-langkah yang dilakukan oleh Tim Pemberantasan Mafia Tanah Kejati Kalsel. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody) 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved