Breaking News:

Korupsi Pegawai BUMN

Petinggi BUMN di Banten Korupsi Rp 2,6 Miliar, Gadaikan Emas Imitasi dan KTP Orang Lain

Korupsi Rp 2,6 miliar dilakukan Wardianah sebagai Kepala Unit Pegadaian Syariah Cibeber, Kota Cilegon, Banten akhirnya terkuak.

Editor: M.Risman Noor
kompas.com
Wardianah saat diperiksa di Kejati Banten. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berakhir di jeruji besi. Nasib ini dialami Wardianah, Kepala Unit Pegadaian Syariah Cibeber, Kota Cilegon, Banten.

Korupsi dilakukan Wardaniah mencapai Rp 2,6 miliar dan kini ditangani Kejaksaan Tinggi Banten.

Wardaniah menjadi tersangka korupsi di perusahaan BUMN tersebut yang mana uang dipaki untuk trading dan biaya liburan.

Dana korupsi terkuak akibat perbuatan tersangka sejak Januari hingga November 2021.

"Berdasarkan keterangan tersangka digunakan untuk trading, bitcoin, cyptocurrency, saham di instrumen-instrumen investasi, kemudian digunakan perjalanan wisata dan keperluan pribadi," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Banten Ivan Hebron Siahaan kepada wartawan, Senin (6/6/2022).

Baca juga: Dimasukan Perut Ikan Nila Sambal Balado, 4 Paket Sabu Gagal Masuk Lapas Narkotika Samarinda Kaltim

Baca juga: Satu Pelaku Rekayasa Klaim Asuransi Rp 3 Miliar Masih Buron, Tiga Orang Mengaku untuk Bayar Utang

Alih-alih mendapatkan keuntungan dari trading dan sebagainya, Wardianah malah merugi.

Untuk menutupi kerugiannya, dia mengajukan permohonan gadai fiktif.

Diungkapkan Ivan, tersangka membuat dan menerbitkan produk jasa gadai emas atau rahn 90 transkasi, arrum fiktif enam transaksi, dan tiga markup taksiran emasnya.

Perbuatan itu sudah dilakukan sejak Januari hingga November 2021.

Diketahui, emas yang digadaikan merupakan emas imitasi atau palsu yang sudah dibeli oleh tersangka secara online.

Kemudian, lanjut Ivan, tersangka mengajukan permohonan menggunakan identitas KTP milik orang lain dan tanpa seizin pemiliknya.

Ilustrasi
Ilustrasi (net)

Bahkan, pejabat BUMN itu menggunakan salinan KTP milik suaminya, orangtuanya, adiknya, bahkan anaknya.

"45 identitas berupa KTP itu sebagain besar milik keluarga, merabat ada juga guru dari anaknya, ada juga identitas dari nasabah," kata Ivan.

Dilansir kompas.com, Ivan mengungkapkan, pengajuan tersebut dapat disetujui karena tersangka sebagai pimpinan di UPS Cibeber memiliki akses untuk masuk ke sistem.

Selain itu, tersangka juga memiliki kewenangan untuk menafsir barang, menetapkan pinjaman, dan pengelola administrasi.

"Di UPS Cibeber ada dua orang petugas yang diberikan kewenangan untuk mengelola pelayanan pegadaian, W ini sebagai kepala unit, melayani, menaksir, memutus," tandas Ivan.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Wardianah kini harus menjalani masa tahanan di Rumah Tahanan Pandeglang.

Terungkapnya kasus korupsi di perusahaan BUMN tersebut diketahui setelah adanya laporan dari tim satuan pengawas internal melalui pengacaranya pada Mei 2022. (*)

Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved