Berita Tapin

Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Bendungan Tapin, Penyidik Kejati Kalsel Panggil Camat Piani

Penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan pada proyek Bendungan Tapin di Kalimantan Selatan terus bergulir.

Penulis: Achmad Maudhody | Editor: Eka Dinayanti
BANJARMASINPOST.CO.ID/ACHMAD MAUDHODY
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kasi Penkum Kalsel), Romadu Novelino. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Penyidikan dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan aliran dana pengadaan lahan pada proyek Bendungan Tapin di Kalimantan Selatan (Kalsel) terus bergulir.

Terkini, penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kejati Kalsel) telah memanggil dan memeriksa satu orang saksi lagi.

"Satu orang dimintai keterangan, Camat Piani Kabupaten Tapin inisial M," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Kalsel, Romadu Novelino dikonfirmasi Banjarmasinpost.co.id, Rabu (15/6/2022).

Sederet pertanyaan disampaikan penyidik kepada Camat Piani untuk mendalami dan mencari fakta-fakta hukum atas dugaan korupsi pada pengadaan lahan pada Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Tapin tersebut.

Baca juga: Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Bendungan Tapin, Kejati Kalsel Belum Tetapkan Tersangka 

Baca juga: Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Bendungan Tapin, Penyidik Kejati Kalsel Panggil 6 Saksi 

Dimana proses dan tahapan pengadaan lahan yang juga salah satunya melalui langkah pembebasan lahan itu dilaksanakan di rentang waktu Tahun 2015 hingga Tahun 2020.

Dengan diperiksanya Camat Piani, hingga saat ini total sudah ada lima orang saksi yang dimintai keterangan oleh penyidik.

Lima saksi sebelumnya yang telah diperiksa yakni berinisial H, D, G, A dan AR, mereka merupakan para pemilik tanah di Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalsel yang menjadi lokasi dibangunnya Bendungan Tapin.

Meski belum membeberkan secara rinci, namun Novel mengatakan, masih banyak saksi-saksi yang akan dipanggil dan dimintai keterangannya terkait kasus tersebut.

"Masih banyak (akan dipanggil)," kata Novel.

Sementara Ia juga belum membeberkan berapa taksiran kerugian negara yang diduga timbul akibat korupsi pengadaan lahan tersebut.

Diketahui, penyidikan itu didasarkan atas Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Nomor : print -02/O.3/Fd.2/05/2022.

Baca juga: Peresmian Tahapan Pemilu, Berikut Agenda Terdekat KPU Batola

Baca juga: Kecelakaan di Kalsel, Robek di Kepala, Pengendara Motor di Tanbu Tewas Setelah Tabrak Belakang Mobil

Dalam Surat Perintah yang diteken Kepala Kejati Kalsel, Mukri itu, diperintahkan sepuluh orang Penyidik untuk melaksanakan penyidikan atas kasus dugaan korupsi tersebut.

Penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut merupakan pengembangan dari langkah-langkah yang dilakukan oleh Tim Pemberantasan Mafia Tanah Kejati Kalsel.

Proyek Bendungan Tapin yang berlokasi di Desa Pipitak, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalsel itu merupakan proyek multi years pada Tahun 2015-2020 dengan pagu anggaran mencapai hampir Rp 1 triliun.

Dimana pada pembangunan fisik bendungan Tapin yang merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) dengan luas genangan sekitar 425 hektare itu, dilakukan pula pengadaan lahan.

Pada pengadaan lahan itulah penyidik Kejati Kalsel mendapati indikasi telah terjadi dugaan korupsi.

( Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved