Tajuk

Akreditasi Jadi Beban

kini ada enam LAM di Indonesia yang memiliki kompetensi dan wewenang untuk melakukan akreditasi program studi dari perguruan tinggi.

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID - SEJAK Januari 2022 lalu, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek) Kemendikbudristek dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) meluncurkan peralihan Akreditasi Program Studi. Sebelumnya dari BAN-PT ke Lima Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).

Total, kini ada enam LAM di Indonesia yang memiliki kompetensi dan wewenang untuk melakukan akreditasi program studi dari perguruan tinggi. Semula baru Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes). Lima yang baru adalah LAM Teknik, LAM Sains Alam dan Ilmu Formal, LAM Ekonomi Management Bisnis dan Akuntansi, LAM Informatika dan Komputer dan LAM Kependidikan.

Dengan demikian Ditjen Diktiristek tidak lagi melakukan penilaian akreditasi program studi, namun hanya untuk akreditasi perguruan tinggi.

Tujuan peralihan tugas dan wewenang ini sebenarnya bagus, yakni demi mencapai standar nasional perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, penilaian kelayakan program studi dilakukan oleh lembaga akreditasi terpisah dari Ditjen Diktiristek.

Namun, menjadi persoalan baru adalah besarnya biaya untuk mendapatkan akreditasi tersebut. Tiap program studi yang akan mengikuti akreditasi, harus menyediakan dana sekitar Rp 81.700.000. Terdiri atas biaya akreditasi sebesar Rp 52 juta plus biaya banding Rp 29.700.000.

Biaya tersebut tentu tidaklah murah, bahkan cenderung mahal atau high cost. Apalagi bagi perguruan tinggi yang masuk klaster bawah. Bagaimana mau meningkatkan kualitas perguruan tinggi jika biaya untuk akreditasi memberatkan?

Bila dikalkulasi secara sederhana, satu perguruan tinggi memiliki 10 program studi yang akan diikutkan akreditasi, maka sedikitnya harus menyediakan dana sebesar kira-kira Rp 817.000.000. Tentu bukan dana yang sedikit, apalagi bagi perguruan tinggi swasta yang notabene sangat tergantung pada pemasukan dari uang kuliah mahasiswa serta minim bantuan dari pemerintah.

Sebaliknya, bagi perguruan tinggi negeri tentu juga tidak mudah-mudah amat. Sebab, harus menganggarkan dana yang tidak sedikit untuk akreditasi program studi ini. Meskipun masih ada subsidi dari pemerintah, namun tetap saja akan jadi beban dan bisa jadi membuat program, rancangan serta kebijakan untuk pencapaian kualitas perguruan tinggi menjadi terhambat.

Akreditasi perguruan tinggi maupun program studi sama-sama penting. Apalagi jika ingin meningkatkan standar kualitas dari lembaga pendidikan tersebut. Namun, Kemendikbudristek harus pula mempertimbangkan kemampuan anggaran dari perguruan tinggi, tidak bisa disamaratakan. Untuk itu pemerintah bisa memberi subsidi ke perguruan tinggi yang masuk klaster bawah. Dapat pula dengan membedakan biaya akreditasi perguruan tinggi klaster atas dengan klaster bawah. Dengan catatan, tidak menurunkan standar penilaian. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved