Breaking News:

Opini Publik

Waspada Potensi Gangguan Kesehatan pada Pekerja

UNDANG-UNDANG No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) telah resmi diberlakukan pada 2 November 2020.

Editor: Eka Dinayanti
istimewa
dr. Yuanita Harissa 

Oleh : dr. Yuanita Harissa, HIMU, Mahasiswa Magister Hukum Kesehatan, FH Universitas Hang Tuah Surabaya

BANJARMASINPST.CO.ID - UNDANG-UNDANG No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) telah resmi diberlakukan pada 2 November 2020. UU ini adalah hasil dari Rancangan Undang-undang (RUU) yang disahkan pada 5 Oktober 2020 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR).

Tujuannya menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan proses pembebasan tanah.

Undang-undang tersebut mendapatkan banyak kritik dari berbagai pihak atas dasar kekhawatiran akan merugikan hak-hak buruh dan hak tanah adat, dan meningkatkan deforestasi di Indonesia dengan mengurangi perlindungan. Serangkaian protes berlangsung pada Oktober 2020, menuntut undang-undang tersebut dicabut.

Dalam hal ini penulis menyoroti perihal jam kerja dan jam istirahat pekerja yang pada undang-undang pebelumnya, UU No. 13 Tahun 2003, UU Ketenagakerjaan (juga disebut UU Ketenagakerjaan) mengizinkan maksimal tujuh jam kerja per hari, secara kumulatif membuat jam kerja maksimal yang diizinkan per minggu menjadi empat puluh jam. Undang-undang sebelumnya juga tidak mengizinkan segala jenis pekerjaan paruh waktu sebagai bentuk pekerjaan yang sah sedangkan pada UU Cipta Kerja Batas lembur ditingkatkan menjadi empat jam per hari dan 18 jam per minggu, dan hari libur wajib dikurangi dari dua hari seminggu menjadi hanya satu hari. Undang-undang juga menghapuskan 2 bulan cuti kerja panjang yang dibayar untuk pekerja yang bekerja selama lebih dari 6 tahun.

Permasalahan yang dapat muncul jika ditilik dari aspek Kesehatan Kerja adalah potensi overwork yang kemudian berkembang menjadi kelelahan kerja (fatigue) dan munculnya gangguan kesehatan mental (burn out) yang dipicu karena jam kerja yang memanjang dan berkurangnya hak istirahat atau cuti.

Perubahan pada UU Ketenagakerjaan Pasal 78 tentang waktu kerja disebutkan dalam butir (b) bahwa waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu. Namun dalam UU Cipta Kerja Pasal 78 tentang waktu kerja dan lebih detail lagi pemerintah kemudian mengatur lebih detail dalam PP 35/2021 Pasal 26 yaitu Waktu Kerja Lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu.

Pada poin kedua, disebutkan Ketentuan Waktu Kerja Lembur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak termasuk kerja lembur yang dilakukan pada waktu istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi.

Waktu kerja lembur yang memanjang dan lembur saat waktu istirahat mingguan dan atau hari libur resmi tidak diatur batasan waktunya penghapusan istirahat panjang dihilangkan pada UU 11/2020 sebagaimana yang tertuang pada Pasal 78 yaitu: (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Pasal 79 yaitu: (5) Selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Ketentuan lebih lanjut mengenai perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada PP 35/2021, perihal ini kebijakan ada atau tidaknya diserahkan sepenuhnya oleh Pengusaha dengan waktu yang tidak ditentukan secara pasti sebagaimana pada Pasal 29: Perusahaan yang mempekerjakan Pekerja/Buruh selama Waktu Kerja Lembur berkewajiban memberi kesempatan untuk istirahat secukupnya.

Padahal pada UU Ketenagakerjaan pasal 79 tentang waktu istirahat / cuti, diatur bahwa istirahat antara jam kerja, paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus menerus, dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja; dan istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Serta istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 tahun secara terus menerus pada perusahaan yang sama. Dengan ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 tahun.

Adanya pemanjangan waktu kerja dan dihilangkannya waktu istirahat dan cuti ini rentan terjadi pengurangan waktu istirahat bagi Pekerja sehingga pekerja berpotensi bekerja secara berlebihan tanpa mendapatkan recovery time yang berdampak terjadinya fatigue dan burn out syndrome yang justru akan menurunkan produktifitas kerja sehingga pengusaha atau perusahaan pun berpotensi lalai dalam mempertahankan derajat kesehatan pekerja setinggi-tingginya baik fisik maupun mental.

Kesehatan pekerja seharusnya dapat lebih diperhatikan oleh pemerintah tidak hanya dari sisi fisik namun juga dari sisi mentalnya karena dua aspek tersebut yang berperan penting pada produktivitas kerja. Perlu adanya penetapan yang jelas dari pemerintah dalam mengatur waktu kerja, waktu istirahat dan cuti pekerja guna menghindari overwork sebagai dampak dari keperluan produksi dari suatu perusahaan. Pun demikian, Pengusaha hendaknya dapat lebih menjamin kesejahteraan dan lebih bijak dalam pengaturan waktu kerja, waktu istirahat dan cuti pekerjanya karena pekerja tidak semata-mata aset perusahaan, namun perlu juga disadari bahwa semua karyawan adalah tulang punggung keluarga, selain itu pekerja adalah penggerak ekonomi.

Ketika karyawan bekerja di lingkungan kerja yang sehat, maka ia akan mampu bekerja secara optimal dan maksimal sehingga roda perekonomian terus berputar. (*)

 

 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved