Opini Publik

Kelas Standar dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Dengan kelebihan yang ditawarkan oleh BPJS kesehatan, kita juga tidak dapat menutup mata bahwa masih banyak kekurangan.

Editor: Eka Dinayanti
istimewa
dr. Bayu Saputera, MM, CHM, FISQua, AFCHSM Ketua PDUI Tanahbumbu 

Oleh: dr. Bayu Saputera, MM, CHM, FISQua, AFCHSM, Ketua PDUI Tanahbumbu

BANJARMASINPOST.CO.ID - PERTARUNGAN berbagai kepentingan dalam industri kesehatan sudah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat, entah dengan tujuan yang baik atau sebaliknya. Dengan perkembangan yang semakin pesat, industri kesehatan sudah menjadi induk industri besar yang merambat ke berbagai bidang melalui digitalisasi kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan dituntut untuk berkembang lebih cepat dari biasanya. Hal ini membuat biaya pelayanan kesehatan juga semakin meningkat dan semakin menjauhkan impian akan adanya pelayanan kesehatan berkualitas dengan biaya terjangkau.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan sebagai badan sosial, mengemban amanah dan harapan yang besar untuk dapat menjadi jembatan dari realita dan impian tersebut. Dengan kelebihan yang ditawarkan oleh BPJS kesehatan, kita juga tidak dapat menutup mata bahwa masih banyak kekurangan yang tampaknya berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kesehatan. Salah satu regulasi yang menjadi sorotan adalah penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

KRIS merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Kelas standar yang dimaksud bertujuan untuk mewujudkan ekuitas, dimana terdapat persamaan akses dan manfaat yang didapatkan dari pelayanan kesehatan. Meskipun baru akan diuji coba pada bulan depan, namun masukkan dari berbagai pihak diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam pengembangan regulasi ini agar lebih baik.

Masyarakat sebagai Penentu Kebijakan
Terdapat 12 indikator awal yang akan digunakan dalam uji coba penerapan KRIS bulan depan, mulai dari bahan bangunan, ventilasi udara, pencahayaan, suhu, kamar mandi, tirai, dan kelengkapan lainnya. Namun, yang cukup menjadi sorotan adalah kepadatan ruangan rawat inap.

Jumlah tempat tidur maksimal untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah 6 tempat tidur, sedangkan untuk non PBI maksimal sebanyak 4 tempat tidur. Hal ini nampaknya tidak jauh berbeda dengan regulasi sebelumnya. Penerapan prinsip justice dalam etika kedokteran, dimana tidak ada perbedaan dalam pelayanan kesehatan, nampaknya masih dijalankan setengah-tengah dalam program KRIS ini. Sehingga tidak salah bila ada anggapan bahwa KRIS hanya untuk menghilangkan pelayanan kelas 1 dan 2, bukan untuk menerapkan prinsip justice dalam pelayanan kesehatan.

Anggapan ini juga semakin berkembang ke arah pertarungan antara sisi keuangan dan sisi kualitas pelayanan. Dengan adanya KRIS, maka biaya yang dikeluarkan oleh BPJS kesehatan akan semakin rendah dengan pendapatan yang tetap. Mungkin ini akan menguntungkan dari segi finalsial, sehingga banyak pasien yang bisa ditanggung oleh BPJS kesehatan. Akan tetapi dari segi pelayanan, yang terlihat justru penurunan kualitas.

Uji coba yang dimulai bulan depan selayaknya tidak hanya sekedar melihat kesiapan rumah sakit tetapi juga penerimaan masyarakat terhadap penerapan program KRIS tersebut. Masyarakat sebagai penerima pelayanan sudah harus diikutsertakan dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang mereka terima, sehingga kebermanfaatan yang ingin kita capai dapat betul-betul dirasakan oleh mereka yang menggunakan layanan BPJS kesehatan ini.

Gunakan Paradigma Baru
Perencanaan KRIS dengan maksimal 4 tempat tidur untuk non PBI dan 6 tempat tidur untuk PBI, seolah menunjukkan cara pandang badan sosial ini masih menggunakan paradigma lama tahun 1960an, yaitu disease-centered care. Di saat seluruh dunia sudah mulai berpandangan lebih luas dengan paradigma patient-centered care. Bahkan lebih jauh lagi, sejak tahun 2015 sudah berkembang paradigma baru yang tidak sekedar menangani penyakit tetapi juga memperhatikan kondisi psikologis pasien, yaitu person-centered care.
Di sisi lain, pandemi Covid-19 juga telah mengajarkan kepada kita bahwa rawat inap yang ideal adalah satu pasien – satu kamar – satu kamar kecil. Hal ini didasari oleh realita bahwa 9 persen pasien dapat mengalami penyakit nosokomial, yaitu penyakit yang didapatkan pasien saat dirawat di rumah sakit. Dan yang paling ditakutkan apabila penyakit tersebut adalah infeksi yang dapat menular melalui udara.

Dengan penerapan prinsip satu pasien – satu kamar – satu kamar kecil, pencegahan terhadap penyakit nosokomial menjadi lebih optimal dan waktu rawat inap dapat menjadi lebih singkat. Prinsip ini sesuai dengan paradigma person-centered care yang sedang berkembang dan merupakan langkah penting dalam mencegah pandemi di masa depan.

Perbaikan Menyeluruh
Meskipun rencana penerapan KRIS menjadi isu hangat yang sedang dipersiapkan dan diperdebatkan, namun keluhan terhadap pelayanan BPJS kesehatan tidak hanya itu. Masih banyak hal lain yang perlu diperbaiki. Salah satunya adalah sistem rujukan berjenjang.

Rujukan berjenjang merupakan langkah tepat untuk efisiensi pelayanan kesehatan. Namun, akan menjadi tidak efisien ketika regulasi ini diterapkan dengan cara yang salah. Misalnya pada kasus gawat darurat dimana Puskesmas harus merujuk ke RS sesuai domisili kabupatennya, sedangkan RS kabupaten lain mempunyai jarak tempuh yang lebih singkat.

Pelayanan kasus kecelakaan juga dianggap perlu perbaikan segera. Ketika terjadi kecelakan, pasien diwajibkan membuat laporan kepolisian dulu agar bisa ditanggung Jasa Raharja dan BPJS kesehatan. Sedangkan tidak mungkin bagi keluarga untuk mendampingi pasien sekaligus membuat laporan kepolisian. Sehingga beberapa pasien harus dengan rela menggugurkan haknya atas jaminan kesehatan dari BPJS.

Di samping itu, masih banyak hal lainnya yang perlu perbaikan segera secara menyeluruh. Mendengarkan pandangan dari penerima layanan menjadi langkah penting dalam perbaikan ini, tidak hanya untuk Direksi BPJS Kesehatan, tetapi juga staf yang melakukan pelayanan langsung.

Sekali lagi, kita berharap bahwa BPJS kesehatan dapat menjadi jembatan antara realita dan impian tentang pelayanan kesehatan. Kritik ini merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan hal tersebut. Dengan perbaikan menyeluruh dan semangat gotong-royong, bukan tidak mungkin Indonesia dapat memiliki sistem pelayanan kesehatan yang berkualitas, baik untuk sesama kita, maupun untuk dunia. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved