Tajuk

Manfaatkan Mediasi

Revitalisasi Pasar Batuah masih menjadi pelemik yang dihadapi Pemko Banjamasin, karena penolakan warga dan pedagang.

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID - RENCANA penggusuran para pedagang dan warga yang bermukim di kawasan Pasar Batuah, Banjarmasin Timur, hingga sekarang masih menjadi pembicaraan hangat, khususnya di Banjarmasin.

Sekadar diketahui Pemko Banjarmasin berencana melakukan revitalisasi Pasar Batuah, sehingga warga dan pedagang yang ada di kawasan ini diminta untuk segera mengosongkan sekaligus juga membongkar sendiri bangunannya.

Pemko Banjarmasin melalui Satpol PP pun sudah melayangkan Surat Peringatan (SP) 1, SP 2 hingga SP 3 untuk warga maupun pedagang.

Tidak hanya itu, Satpol PP Banjarmasin pun sudah melayangkan surat pemberitahuan penertiban atau pembongkaran dengan tenggat waktu Kamis (16/6).

Warga menolak rencana pembongkaran dan meminta agar ditunda sampai proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin memiliki keputusan.

Permohonan penundaan pembongkaran pun diajukan warga ke PTUN, namun permohonan mereka kandas karena tak dikabulkan hakim PTUN.

Hingga hari H pembongkaran tiba, Pemko berencana melakukan eksekusi pada Sabtu (18/6). Warga dan pedagang tetap menolak rencana eksekusi, bahkan melakukan ‘perlawanan’. Mereka membentuk pagar betis untuk mengadang petugas yang akan melakukan penertiban.

Keinginan warga Kampung Batuah agar eksekusi penertiban kawasan Pasar Batuah pada Sabtu (18/6) ditunda, akhirnya terwujud.

“Jadi dari beberapa pertimbangan, ada negosiasi dengan masyarakat, kemudian melihat kondisi di lapangan. Dan terbaru ada juga surat dari Komnas HAM RI yang bersedia menjadi mediator, jadi akan kami lakukan penundaan sampai proses mediasi nanti, yang mana menjadi mediatornya adalah Komnas HAM RI,” ujar Sekdako Banjarmasin, Ikhsan Budiman, kala itu.

Jalan mediasi yang ditawarkan Komnas HAM RI ini cukup positif untuk kebaikan bersama. Karena, tak bisa dipungkiri, keadaan yang terjadi saat ini sangat berpotensi atau rawan terjadinya bentrok atau pertikaian antara warga dan petugas.

Mediasi yang diinisiasi Komnas HAM RI tersebut hendaknya dimanfaatkan kedua belah pihak agar mendapatkan jalan tengah yang terbaik. Masing-masing pihak bisa memanfaatkan kesempatan ini menyampaikan aspirasinya. Masing-masing pihak juga harus saling menghormati aspirasi yang disampaikan.

Kedua belah pihak pun harus menerima dan melaksanakan keputusan yang didapat dari mediasi secara legowo. Dengan artian, tidak ada lagi pertentangan atau perbedaan saat nantinya dilaksanakan pembongkaran untuk pelaksanaan revitalisasi.

Pembangunan itu perlu dan harus didukung. Alangkah lebih baik bila dalam prosesnya tidak ada pihak-pihak yang merasa tersakiti atau dirugikan. Mudahan mediasi nanti menjadi jalan tengah yang terbaik. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved