tajuk

Mengawal PPDB

Minimnya siswa masih menjadi dilema sekolah-sekolah yang membuka PPDB, antisipasi dilakukan. yaitu memperpanjang masa pendaftaran siswa baru

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID - PELAKSANAAN Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang pendidikan SD dan SMP Negeri di Banjarmasin, kemarin sudah memasuki hari kedua. Selain di Banjarmasin, sejumlah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan juga telah menggelar secara serentak.

Sejauh ini pelaksanaan PPDB berlangsung lancar, yang ada lebih banyak terkait administrasi atau belum pahamnya alur pendaftaran. Ada juga yang masih tetap datang langsung ke sekolah, untuk memastikan proses pendaftaran, meski saat ini sudah berlangsung secara online. Secara tidak langsung, mereka masih belum sepenuhnya percaya dengan sistem online, dan harus mengecek langsung data manual.

Selain itu di sejumlah daerah juga masih menghadapi masalah laten, yaitu minimnya pendaftar, khususnya di SD pelosok. Proses masih berjalan dalam beberapa hari ke depan, namun antisipasi sudah dilakukan. Salah satu cara yang biasa dipakai yaitu memperpanjang masa pendaftaran siswa baru. Banyak faktor yang membuat pendaftar minim. Tapi dinas pendidikan setempat juga harus memikirkan solusi, mengingat ada sekolah yang dari tahun ke tahun selalu minim siswa. Kondisi ini tentu berpengaruh pada operasional dan masa depan sekolah. Saat rasio siswa dengan guru, atau rasio siswa dengan prasrana sekolah tak lagi seimbang, tentu ada evaluasi khusus bahkan bisa-bisa sekolah di regruping atau bahkan tutup.

Selain itu ada beberapa catatan dari pelaksaan PPDB yang sejauh ini sudah relatif lancar. Dari pengalaman sejumlah calon siswa dan orangtua, perlu dipikirkan adanya pembekalan di masa akhir sekolah terkait teknis pendaftaran ke jenjang berikutnya. Jadi umpama murid kelas 6 SD diberi pembekalan cara memilih dan mekanisme untuk mendaftar ke jenjang SMP.

Tapi tentunya bahwa mekanisme dan program penerimaan siswa baru tetap dan tidak berubah-ubah dari tahun sebelumnya. Catatan berikutnya yang harus dikawal yaitu transparansi dari sekolah dalam sistem dan mekanisme sehingga tidak muncul masalah di kemudian hari.

Ini juga terkait kuota afirmasi, agar bisa menjaring mereka yang benar-benar harus diterima karena ketidakmampuan ekonomi dan bukan semata berdasar keterbatasan ekonomi di atas secarik kertas. Semoga, hingga pendaftaran nanti ditutup tidak ada lagi kendala ataupun protes sebagaimana dua tahun lalu yang heboh gara-gara masalah zonasi. (*)

 

 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved