Berita Banjarmasin

Sidang Lanjutan Sengketa Pasar Batuah, Kuasa Hukum Warga dan Pemko Banjarmasin Serahkan Bukti Ini

Sidang lanjutan terkait sengketa rencana revitalisasi Pasar Batuah, hari ini kembali bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin

Penulis: Frans Rumbon | Editor: Hari Widodo
banjarmasinpost.co.id/frans rumbon
Suasana sidang lanjutan sengketa Pasar Batuah di PTUN Banjarmasin, Rabu (22/6/2022). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sidang lanjutan terkait sengketa rencana revitalisasi Pasar Batuah, hari ini Rabu (22/6/2022) kembali bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin.

Sama seperti pekan lalu, sidang pada hari ini dengan agenda pembuktian surat dari para pihak atau dari penggugat dan juga tergugat.

Pada kesempatan ini, kuasa hukum warga Kampung Batuah selaku penggugat pun menyerahkan sebanyak lima bukti surat tambahan.

Sedangkan dari tergugat atau Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin melalui kuasa hukumnya menyerahkan sebanyak enam bukti surat.

Baca juga: Penertiban Pasar Batuah Ditunda, Pemko Banjarmasin Segera Datangi Komnas HAM RI

Baca juga: Eksekusi Pembongkaran Bangunan Pasar Batuah Banjarmasin Ditunda, Aktivitas Warga Kembali Normal

Baca juga: VIDEO Eksekusi Pembongkaran Bangunan Pasar Batuah Banjarmasin Ditunda

Kepada awak media, kuasa hukum warga Kampung Batuah, Syaban Husin Mubarak menerangkan lima bukti surat yang diserahkan saat itu di antaranya adalah berupa surat permohonan dari kuasa hukum ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Banjarmasin.

"Kami masukkan surat permohonan ke Disperdagin tentang pengajuan program proposal revitalisasi Pasar Batuah, kemudian surat untuk meminta klarifikasi dari Wali Kota," katanya.

Selain itu lanjutnya, bukti surat yang diserahkan kepada Majelis Hakim adalah proposal program revitalisasi Pasar Batuah yang diserahkan ke Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI.

"Dimana dalam proposal yang diajukkan ke Kementerian tersebut, ada satu pernyataan dari Wali Kota bahwa lahan siap pakai dan itu yang menjadi salah satu syarat yang diajukkan. Tapi faktanya kita lihat lahan itu belum siap pakai bahkan sampai detik ini. Seandainya Pemko lebih awal mengajak warga berdialog sebelum mengeluarkan SK, mungkin tidak seperti ini," katanya.

Sementara itu kuasa hukum Pemko Banjarmasin, M Arie Pratama menerangkan bukti surat yang diserahkan saat itu di antaranya adalah sertifikat bukti kepemilikan Pemko Banjarmasin.

"Selain sertifikat bukti kepemilikan Pemko Banjarmasin yang asli, kita juga menyerahkan Kartu Inventaris Barang, kemudian proposal juga," tutupnya.

Gugatan sendiri dilakukan oleh warga Kampung Batuah terkait adanya Surat Keputusan (SK) dari Wali Kota Banjarmasin terkait rencana program revitalisasi kawasan Pasar Batuah setelah proposalnya disetujui oleh Kemendag RI.

Baca juga: Warga Pasar Batuah Banjarmasin Masih Bertahan Tolak Eksekusi Pembongkaran

Terkait hal ini, Pemko Banjarmasin pun kemudian berencana mengosongkan lahan di kawasan Pasar Batuah. Terlebih lahan ini diklaim milik Pemko Banjarmasin.

Warga dan juga pedagang di kawasan Pasar Batuah pun bereaksi dan menentang wacana ini, hingga kemudian mengajukkan gugatan ke PTUN Banjarmasin.(Banjarmasinpost.co.id/Frans Rumbon)

 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved