Jendela

Khilafatul Muslimin

Fenomena Khilafatul Muslimin menunjukkan bahwa globalisasi paham dan gerakan Islam radikal benar-benar nyata.

Editor: Eka Dinayanti
istimewa
Mujiburrahman 

Oleh: Mujiburrahman

BANJARMASINPOST.CO.ID - “DIWARNAI Perdebatan, Kesbangpol Tapin Turunkan Papan Nama Khilafatul Muslimin”, demikian judul berita Banjarmasin Post, 21 Juni 2022. Sebuah foto yang cukup besar melengkapi berita ini. Tampak empat orang pria, dua di antaranya memegang papan nama dimaksud. Di papan nama itu terbaca tulisan warna hijau toska “Khilafatul Muslimin Kemas’ulan Ansharullah, Tapin.” Sebelumnya, pada 10 Juni 2022, papan nama yang terletak di depan rumah seorang warga berinisial AJ di Desa Rumintin itu juga sudah diturunkan warga yang ‘resah’, tetapi tampaknya dinaikkan lagi sehingga Kesbangpol turun tangan. Menurut Kesbangpol, di Kalimantan Selatan, selain di Kabupaten Tapin, kelompok Khilafatul Muslimin juga ditemukan di Kabupaten Kotabaru.

Penurunan papan nama di atas merupakan salah satu buntut dari penangkapan Abdul Qadir Hasan Baraja pada 7 Juni 2022. Pria berusia 77 tahun, pendiri sekaligus khalifah gerakan Khilafatul Muslimin ini memang tidak asing lagi bagi polisi, intelijen dan ahli gerakan radikalisme dan terorisme di Indonesia. Seperti dicatat Tempo (19 Juni 2022), setelah belajar di Pesantren Gontor, Ponorogo, dia bergabung dengan gerakan Negara Islam Indonesia (NII) kelompok Ismail Pranoto. Pada masa Orde Baru, dia masuk lingkaran Komando Jihad. Dia dua kali ditangkap, yaitu karena keterlibatannya dalam aksi teror Warman pada 1979, dan kemudian dalam pemboman Borobudur pada 1985. Pada saat di penjara yang kedua itulah, tepatnya 18 Juli 1997, dia mendirikan Khilafatul Muslimin.

Setelah keluar dari penjara pada 2000, Abdul Qadir mengembangkan Khilafatul Muslimin hingga membentuk struktur seperti ‘negara’ khilafah. Pengurus Pusat berada di Lampung, yang membawahi empat tingkat organisasi di bawahnya, yang disebut daulah, wilayah, ummul quro dan kemas’ulan. Daulah membawahi tujuh hingga delapan wilayah. Wilayah membawahi minimal tiga ummul quro, dan ummul quro membawahi minimal tiga kemas’ulan. Kemas’ulan merupakan organisasi setingkat pemerintah desa yang menampung minimal 40 anggota. Saat ini tercatat ada tiga daulah di bawah Khilafatul Muslimin, yaitu Daulah Jawa dan Madura, Daulah Sumatera dan Daulah Indonesia Timur. Mungkin, yang di Tapin dan Kotabaru itu termasuk Daulah Indonesia Timur.

Mengapa Abdul Qadir dan para pendukungnya mendirikan Khilafatul Muslimin? Dalam wawancara dengan Tempo (19 Juni 2022), sekretaris sang khalifah, Abdul Aziz, menjelaskan bahwa setelah berjuang bersama NII dan tidak pernah menang, Abdul Qadir merenung dan menemukan jawaban bahwa cara yang dilakukan NII itu salah. Abdul Aziz mengatakan secara selintas, yang salah dari NII adalah pemberontakan yang dilakukan dan sistem politik yang ditawarkan. Khilafatul Muslimin tidak melakukan pemberontakan bersenjata, dan juga tidak ingin mendirikan negara Islam sebagai negara bangsa (nation state) seperti NII, melainkan kekhalifahan Islam universal sedunia.

Dengan demikian, ideologi Khilafatul Muslimin agak berbeda dengan gerakan radikal lain seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atau ISIS. Khilafatul Muslimin tidak pernah terlibat tindak kekerasan seperti ISIS. Begitu pula, jika HTI masih bercita-cita mendirikan khilafah, Khilafatul Muslimin justru sudah mendirikan khilafah, dan jelas siapa khalifahnya, yaitu Abdul Qadir Hasan Baraja. Ketika ISIS muncul, karena merasa mendirikan khilafah terlebih dahulu, Abdul Qadir mengirim surat, meminta pemimpin ISIS, Abu Bakar al-Baghdadi, berbaiat kepadanya, meskipun yang terakhir tidak menanggapinya. Patut pula dicatat, ketika terjadi demonstrasi 212 anti-Ahok, Khilafatul Muslimin juga enggan bergabung. Menurut mereka, Ahok sudah mendapat hukuman yang adil.

Menurut Abdul Aziz, Khilafatul Muslimin menginginkan adanya satu kepemimpinan agama untuk seluruh umat Islam sedunia, mirip dengan Katolik yang dipimpin Paus. Pernyataan ini mirip dengan pandangan Jalaluddin Rakhmat dan para pengikutnya, bahwa imamah dalam Syiah terutama terletak di bidang keagamaan, bukan politik. Dengan ungkapan lain, kepemimpinan bidang keagamaan berada di tangan Ali dan para imam keturunannya, sedangkan kepemimpinan politik bisa saja berada di tangan yang lain, atau jika memungkinkan, keduanya dipegang oleh imam Syiah. Bedanya, bagi Khilafatul Muslimin yang Sunni, khalifah, pemimpin keagamaan itu, tidak mesti keturunan Ali.

Di sisi lain, mungkin saja gerakan kultural berupa dakwah dan pendidikan yang mereka kembangkan adalah tahap persiapan untuk membangun kekuasaan di masa depan. Sulit dibayangkan, suatu gerakan yang secara ideologis sangat politis sama sekali tidak berminat pada kekuasaan. Karena itu, tak heran jika mereka membangun lembaga pendidikan yang menggunakan kurikulum khas, dan semua siswa diberi beasiswa. Saat ini Khilafatul Muslimin memiliki 36 pesantren yang tersebar di 18 Kabupaten dan Kota di Indonesia. Masa pendidikannya dibuat lebih pendek sehingga dalam usia 16 tahun seseorang sudah bisa menjadi ‘sarjana’. Sejak 2018, mereka juga melakukan konvoi sepeda motor, menyambut kebangkitan khilafah Islamiyah. Konvoi inilah, yang dilaksanakan di Cawang Jakarta Timur dan viral di media sosial, menjadi pangkal penangkapan Abdul Qadir di atas.

Bagi sebagian orang, mungkin gerakan Khilafatul Muslimin ini seperti mimpi di siang bolong, yang disebut Tempo “Gaya-gayaan Khilafah”. Namun, jika kita cermati lebih jauh, gerakan ini tidak boleh dianggap angin lalu saja. Sebagai sebuah kritik, gerakan ini lahir dan memiliki daya tarik karena adanya ketidakpuasan terhadap kenyataan sosial politik di Indonesia dan dunia. Demokrasi yang tidak sehat karena dikangkangi oleh oligarki dan para politisi busuk, pemerintahan yang korup serta degradasi moral di berbagai lini, telah mendorong orang untuk mencari alternatif. Andai politik kita sehat dan demokrasi berhasil mewujudkan kesejahteraan dan keadilan yang merata, pastilah ideologi alternatif takkan laku.

Selain itu, fenomena Khilafatul Muslimin menunjukkan bahwa globalisasi paham dan gerakan Islam radikal benar-benar nyata. Tanpa kita sadari, ternyata gerakan ini sudah menyebar ke mana-mana. Ini merupakan peringatan bagi ormas-ormas Islam yang ada, agar menjaga para anggotanya dengan baik, dengan memberikan wawasan keislaman yang cerdas dan terbuka. Masyarakat perlu diberi wawasan tentang berbagai perbedaan pendapat tentang konsepsi negara dalam Islam dan mengapa para ulama dan cendekiawan Muslim menerima ideologi Pancasila dan NKRI. Ormas-ormas Islam yang dominan saat ini juga harus melakukan introspeksi, apakah dalam berpolitik mereka masih setia pada nilai-nilai Islam seperti kejujuran, keadilan dan kemanusiaan, ataukah tidak?
Alhasil, Khilafatul Muslimin bukan sekadar fenomena politik utopis belaka, melainkan juga kritik atau ungkapan ketidakpuasan atas kenyataan yang ingin diubah secara radikal, meskipun dengan strategi kultural tanpa kekerasan. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved