Opini Publik

Modal Calon Kepala Daerah

calon kepala daerah minimal harus mempunyai modal atau syarat yang logis dan realistis sehingga mampu bersaing dan bahkan bisa meraih kemenangan.

Editor: Eka Dinayanti
istimewa
Drs H Yuzan Noor MSi Inspektur Daerah Kabupaten Tabalong/Dosen STIA Tabalong 

Oleh: Drs H Yuzan Noor MSi, Inspektur Daerah Kabupaten Tabalong/Dosen STIA Tabalong

BANJARMASINPOST.CO.ID - PESTA demokrasi lokal memang masih cukup lama. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2024, ditetapkan bahwa tanggal 14 Februari 2024 untuk pemilu anggota DPD, DPR, dan DPRD berbarengan dengan Pemilu Presiden. Sedangkan untuk pemilu kepala daerah serentak dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 2024.

Namun bagi peminat dan pelaku politik, kalkulasi dan prediksi harus sudah mulai dilakukan dan dipersiapkan. Setidaknya mengurangi hambatan dan risiko politik yang dihadapi. Khusus untuk calon Kepala Daerah banyak persiapan yang harus dilakukan, diantaranya adalah melengkapi persyaratan adminsitratif sebagaimana diatur di dalam pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Terlepas dari persyaratan administratif tersebut di atas, bagi calon kepala daerah minimal harus mempunyai modal atau syarat yang logis dan realistis sehingga mampu bersaing dan bahkan bisa meraih kemenangan. Modal dimaksud adalah popularitas dan elektabilitas, kapabilitas, spiritualitas, dan integritas.

Popularitas dan Elektabilitas
Modal ini serupa tapi berbeda. Seseorang yang karena “kelebihannya” bisa saja populer ( sangat dikenal ) oleh publik ,misal dalam kesehariannya dia pandai bergaul/berkomunikasi dengan gaya candaan, bergurau dengan ucapan serta tingkah laku jenaka, sehingga membuat orang lain merasa terhibur, gembira dan senang dengan keberadaan orang yang bersangkutan.

Namun dalam konteks dan kepentingan politik kelebihan tersebut belum tentu berimplikasi positif, karena mungkin orang tersebut bila berbicara tak mampu mengucapkan kalimat-kalimat yang berbobot/berkualitas. Kelebihan lain, seorang yang kaya raya sehingga populer karena hartanya yang banyak, namun dia pelit, juga pasti tidak akan bernilai baik di tengah masyarakat.

Elektabilitas adalah “Ketertarikan seseorang dalam memilih” (Dendy Sugiono, 2008). Dalam bahasa Inggris electability artinya keterpilihan. Dengan demikian elektabilitas dapat dimaknai “ketertarikan public dan keterpilihan seseorang oleh masyarakat luas“, bukan semata popularitas tapi karena sifat dan perilakunya sangat baik (dermawan) sehingga aktivitas kesehariannya banyak membawa kemanfaatan bagi publik.

Oleh karena itu, popularitas dan elektabilitas bagai dua sisi mata uang, saling melengkapi satu sama lain, dapat dikatakan sebagai modal awal bagi calon/peminat jabatan kepala daerah.

Kapabilitas
Ada dua kapabilitas yang perlu dipersiapkan oleh seseorang jika berminat menjadi calon kepala derah. Yang pertama adalah kapabilitas intelektual. Kapabilitas ini tidak cukup hanya memiliki bukti ijazah (legalitas tingkat pendidikan) tertentu sesuai persyaratan administratif yang ditegaskan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Tetapi lebih dari itu bahwa seorang peminat/calon kepala daerah harus mampu berfikir, menganalisa, mencermati segala problematika penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Kapabilitas intelektual juga menyangkut pengetahuan dan kepiawaian menjalankan cara dan strategi kepemimpinan (leadership) yang efektif. Perlu diingat bahwa kapabilitas intelektual bukan berarti hanya diekspresikan dalam keberanian berpidato dengan gaya dan semangat yang berapi-api namun miskin substansi.

Kapabilitas yang kedua adalah finansial, merupakan modal yang sangat memegang peranan penting bagi calon Kepala daerah. Modal dimaksud bisa murni berasal dari internal/pribadi sang calon atau bersumber dari eksternal (para pendukung=donatur), yang pasti bahwa tanpa modal finansial mustahil calon/peminat kepala daerah akan bisa bertarung apalagi memenangkan pertandingan.

Umum diketahui dan terbukti, bahwa menjadi seorang calon dan sampai terpilih menjadi kepala daerah memerlukan dana (finansial) yang relative besar.

Kemudian, spiritualitas (kerokhanian) adalah “bentuk hubungan ketaatan yang kuat antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa”. Spritualitas menyangkut juga keimanan dan keyakinan, moral dan etika. Dengan demikian seseorang yang memiliki spiritualitas yang baik akan mampu menjalankan kehidupan sehari-harinya sesuai dengan tuntunan/ajaran agama/kepercayaannya ( habluminallah ), dan senantiasa dapat menjaga moral dan etika dalam hubungan pergaulan antar sesama manusia (habluminanas). Dalam konteks politik praktis, Penilaian terhadap spiritualitas ini dilakukan oleh masyarakat.

Selanjutnya integritas. Dalam kamus kompetensi Prilaku Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), integritas dimaknai “bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut (nilai kode etik di tempat kerja, nilai masyarakat dan nilai moral pribadi)“. Arti integritas diambil dari kamus KPK, karena saat ditetapkan sebagai calon sampai terpilih bahkan sampai menjalankan tugas, aktivitas kepala daerah senantiasa dipantau oleh KPK.

Keterkaitan Antar Modal
Popularitas dan elektabilitas sangat dibutuhkan pada saat proses pencalonan sampai pada moment pemungutan suara. Kemampuan menciptakan, membangun, menjaga dan membina modal ini memerlukan kesabaran dan ketersediaan modal kapabilitas finasial yang memadai. Bisa terjadi calon yang semula memiliki popularitas dan eletabilitas namun karena ketidaksabaran, ketidak piawaian dan kekurangan modal finansial, dalam perjalanan menuju proses pemungutan suara ditinggalkan oleh pendukung/konstituennya.

Kapabilitas intelektual diperlukan pada masa sosialisasi dan kampanye, disaat itu lah calon kepala daerah harus pandai menawarkan program pembangunan (visi/misi) yang akan dilakukannya jika terpilih. Meski calon dibantu oleh Tim sukses/Tim Ahli yang berperan menjual figur dan program, namun kemampuan berbicara dari seorang calon Kepala Daerah dengan substansi kata-kata yang menarik dan berkualitas (berisi program/janji ) serta mudah dipahami akan memperkuat keyakinan/ketertarikan public (konstituen).

Seorang calon kepala daerah yang baik spiritualitasnya dan kuat integritasnya, akan tahan terhadap godaan yang menggiurkan.

Akhirnya pesan yang dapat disampaikan kepada para peminat atau calon Kepala Daerah bahwa lengkapi persyaratan administratif, siapkan modal (syarat) realistik, agar mampu bertarung secara sportif dan meraih kemenangan dengan elegan. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved