Opini Publik

Dinamika Berhukum di Masyarakat

Salah satu contoh terkecil minimnya kesadaran hukum di masyrakat, seperti pelanggaran terhadap aturan lalu lintas.

Editor: Eka Dinayanti
istimewa
Kholilur Rahman, S.H., M.H (Dosen Fakultas Hukum UNTAG Semarang) 

Oleh: Kholilur Rahman, S.H., M.H (Dosen Fakultas Hukum UNTAG Semarang)

BANJARMASINPOST.CO.ID - HUBUNGAN antara hukum dengan masyarakat di Indonesia sangat rendah. Hal ini dapat kita lihat melalui pelaksanaan penegakan hukum (law enforcement), kesadaran hukum (legal awarenees) dan budaya hukum (legal culture). Begitu banyak pelanggaran-pelanggaran yang kerap dilakukan oleh masyarakat, mulai dari pelakunya anak-anak, remaja dan bahkan kerap juga dilakukan orang-orang dewasa.

Salah satu contoh terkecil yakni minimnya kesadaran hukum di masyrakat, seperti pelanggaran terhadap aturan lalu lintas. Sebagaimana dilansir dari Databoks, 09/11/2021, menjukkan bahwa Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri) telah menerbitkan 1.77 juta bukti pelanggaran (tilang) lalu lintas hingga oktober 2021. Dari jumlah itu, sebanyak 793.821 tilang atau 44,89 persen merupakan pelanggaran ringan, dan sebanyak 227.819 tilang atau 12,89 persen merupakan pelanggaran sedang, kemudian sebanyak 746.153 tilang atau 42,22 persen merupakan pelanggrana berat. Selain pelanggaran lalu lintas, juga masih begitu banyak kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia baik kejahatan yang dilakukan secara konvensioanl maupun secara online.

Terlebih lagi para penegak hukum yang undue proces dalam melaksanakan kewenangananya, sehingga penegak hukum pun dipandang buruk oleh publik atau masyarakat. Dapat dilihat dari hasil Survei Indikator Politik Indonesia yang kembali mengelauarkan temuan barunya pada Rabu (9/6/2022), bahwa penegakan hukum di Indonesia tidak membaik sejak awal Tahun 2022. Dimana dalam temuan Indikator Politik pada Februari 2022 ada sebanyak 43.8 persen publik yang menilai penegakan hukum nasional baik, namun Mei kuartal kedua Tahun 2022 angka tersebut turun hingga 30.7 persen.

Sementara itu yang mengatakan penegakan hukum nasional tidak membaik atau buruk cenderung meningkat di Tahun 2022, dari data Indikator Politik pada Februari 2022 hanya ada 21.2 persen yang menilai buruk dan angka tersebut meningkat apada bulan Mei kuartal kedua Tahun 2022 yakni hingga 30.1 persen. (Tribunnews.com, 9/06/2022).

Dalam konteks tersebut, penulis memandang bahwa efektifitas penegakan hukum bukan hanya terletak pada pola penegakan hukum yang dilakukan oleh para Penegak Hukum (Penyidik, Penuntut umum dan hakim), tetapi masyarakat juga ikut andil didalamnya. Manusia dengan hukum merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan, bahkan dalam ilmu hukum terdapat adagium yaitu “ubi societas ibi jus” (dimana ada hukum di situ ada masyarakatya). Artinya bahwa hukum ada karena masyarakat, setiap pembentukan suatu bangunan struktur sosial yang bernama masyarakat, tentunya akan membutuhkan suatu semen perekat atas pembentuakn komponen-komponen dari masyarakat, dan yang berfungsi sebagai “semen perekat” tersebut adalah hukum.

Pandangan Berhukum Masyarakat
Hukum di Indonesia ini menganut asas ‘Fiksi Hukum’ yakni suatu asas yang menganggap bahwa “semua orang tahu aturan hukum yang berlaku”. Memang bola panas berada di pihak pemerintah untuk mengabarkan kepada seluruh warga negaranya, namun tetap harus diingat bahwa hukum nasional ini mengatur bahwa seseorang tidak bisa mengelak dari jeratan hukum dengan berdalih belum atau tidak mengetahui adanya hukum dan peraturan perundang-undangan tertentu.

Tidak kalah pentingnya, berdasarkan peristiwa-peristiwa yang kerap terjadi khususnya mengenai pembentukan produk hukum, peran serta pengawasan dan respons masyarakat sipil terhadap ketentuan yang telah berlaku maupun yang akan diberlakukan (disahkan) cukup tinggi. Seperti halnya pengawalan masyarakat terhadap terbentuknya UU Cipta Kerja maupun pengawalan masyarakat terhadap RKUHP.

Selain ketentuan atau ataruan yang perlu diatur secara tepat dan adil, pola penegakan hukum dan kesadaran masyarakat juga menjadi poin penting guna menjaga stabilitas penegakan hukum. Seringkali masyarakat hanyalah mempersoalakan ketentuan yang telah berlaku dan/atau yang akan berlaku, sehingga melupakan bahwa kesadaran hukum masyarakat dan pola penegakan hukum juga begitu sangat penting.

Berawal dari kebiasaan melanggar hukum hingga muncul stigma “bahwa aturan dibuat untuk dilanggar”, pandangan negatif ini sering dilontarkan dan menjadi ungkapan yang sering terdengar di tengah masyarakat. Seperti halnya perbuatan melanggar larangan lalu lintas, parkir liar, dan tindakan pelanggaran lainnya yang kerap terjadi dan dilakukan oleh masyarakat padahal perbuatan tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved