Tanggapi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021, Sejumlah Fraksi DPRD Tala Soroti Hal Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Rapat paripurna kembali digelar DPRD Kabupaten Tanah Laut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), Senin (4/7/2022).

Kali ini beragenda pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021.

Agenda penting itu digelar di ruang rapat paripurna dewan di kawasan Jalan A Syairani, Kota Pelaihari.

Dimulai sekitar pukul 15.10 Wita, rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tala Muslimin SE didampingi dua orang wakilnya, yakni Drs H Atmari dan H Rahimullah, SE.

Sementara itu dari pihak eksekutif dihadiri Bupati Tala HM Sukamta, MAP. Hadir pula beberapa pejabat teras di lingkungan pemkab.

Pada rapat paripurna tersebut seluruh fraksi di DPRD Tala menyampaikan sejumlah pertanyaan serta saran dan masukan. Terutama menyangkut pendapatan daerah yang dinilai masih dapat dioptimalkan lagi.

Selain itu, sejumlah fraksi juga menyampaikan apresiasinya terhadap capaian gemilang Pemkab Tala.

Contohnya, realisasi pendapatan yang melampaui target dan pengelolaan keuangan yang terus mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Fraksi PDIP mengapresiasi dan penghargaan yang tinggi atas tercapainya pendapatan daerah yang melebihi target yakni 109,38 persen serta tercapainya WTP yang kesembilan kalinya," ucap Juru Bicara Fraksi PDIP, M Yusuf.

Sementara itu, Fraksi Golkar menanyakan transparansi anggaran yang sejauh ini telah berjalan. Pasalnya masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran.

Juga dipertanyakan peran serta pemerintah dalam penggunaan anggaran terhadap pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Tanah Laut untuk kesejahteraan masyarakat.

Fraksi Golkar juga minta penjelasan penggunaan dana refocusing tahun 2021 secara rinci asal dananya dan penggunaannya. Karena, refocusing sangat mengganggu pengguna kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

Upaya Pemkab Tala dalam menangani Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) juga ditanyakan mengingat penyakit tersebut saat ini meluas di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk di Tala.

Potensi  pendapatan daerah juga diminta dapat lebih dioptimalkan lagi mengingat masih banyak  potensi pendapatan  yang masih belum dimaksimalkan.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyebut target pendapatan memang  melebihi target.

Namun, pendapatan khususnya PAD (pendapatan asli daerah) belum berdasarkan potensi. Karena itu ke depan target mesti ditingkatkan berdasarkan potensi.

Kemudian., Pemkab Tala juga diminta memperkuat pengawasan internal guna menutup kemungkinan kebocoran pendapatan.

Juga perlu memberikan sanksi kepada aparat yang menyalahgunakan kewenangan dan memberikan reward kepada yang berprestasi.

Sedangkan pada aspek belanja, Fraksi PKS menyebut penyerapan dana DAK belum maksimal. Karena itu diharapkan penyerapannya pada tahun berikutnya harus dimaksimalkan.

Beberapa tahun terakhir juga cukup banyak pembangunan fasilitas umum baik di tempat wisata, taman dan fasilitas umum lainnya.  Namun, perawatannya kurang. Sehingga ke depan, perlu dilakukan perawatan.

Fraksi PAN mengapresiasi atas capaian WTP yang kesembilan kali Pemkab Tala. Juga mengapresiasi atas pencapaian peningkatan pendapatan daerah dari tahun sebelumnya.

Harapannya, pemda tidak lantas berpuas diri dengan pencapaian tersebut. Sebaliknya, agar dapat mempertahankan dan mengoptimalkan sektor-sektor pendapatan yang masih bisa diintensifkan dan dimaksimalkan. 

Mengenai belanja, Fraksi PAN menekankan untuk belanja daerah agar sesuai kebutuhan bukan keinginan. Juga meminta pemaksimalan target RPJMD pada tahun terakhir masa jabatan yang masih belum tercapai persentasenya.

Contohnya target jalan mantap 85 persen yang baru terealisasi 64,61 persen tahun 2021.

Pembangunan irigasi baru tercapai 67 persen dari target 93 persen. Begitu pula target nilai IKLH masih berada pada angka 69,70 atau berada di bawah target provinsi yakni 70,92. 

Selain itu, dalam kaitan pembiayaan, Pemkab Tala juga diminta lebih cermat dalam perhitungan keuangan daerah dan meletakan dana daerah terhadap penyertaan modal pemerintah daerah. (AOL/*)