Tajuk

Pembuktian Soal ACT

IZIN penggalangan dana dan barang Aksi Cepat Tanggap (ACT) akhirnya dibekukan Kementerian Sosial.

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID - IZIN penggalangan dana dan barang Aksi Cepat Tanggap (ACT) akhirnya dibekukan Kementerian Sosial.

Keputusan ini diambil oleh pejabat sementara Menteri Sosial, Muhadjir Effendy, Rabu (6/7/2022).

Sejak kemarin, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini menggantikan Tri Rismaharini yang menjalankan ibadah haji.

Sebuah keputusan cepat. Alasannya adalah pengelola ACT memotong donasi melebihi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 yakni 10 persen.

Dari hasil klarifikasi terhadap pimpinan ACT, pemotongan donasi sebanyak 13,7 persen.

Memang pemerintah perlu mengawasi penggalangan dana yang dilakukan banyak pihak selama ini.
Hal ini untuk memastikan sumbangan masyarakat sampai kepada yang berhak.

Kedermawanan dan keikhlasan penyumbang tidak bisa dijadikan alasan membiarkannya dikelola seenaknya oleh penggalang dana.

Namun tentu saja pemerintah harus melakukan pembuktian.

Jangan hanya karena pemberitaan Majalah Tempo mengenai gaji petinggi ACT yang diduga mencapai Rp 250 juta per bulan, pemerintah membuat keputusan yang salah.

Harus diakui ACT banyak berperan dalam menyalurkan bantuan masyarakat.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved