Jendela

Pahala dan Dosa Publik

Demikianlah Idul Adha tahun ini. Perbedaan penetapan hari raya telah mendorong toleransi, saling menerima dan bekerjasama.

Editor: Eka Dinayanti
istimewa
Mujiburrahman 

Oleh: Mujiburrahman

BANJARMASINPOST.CO.ID - SETIAP tahun, kaum Muslim merayakan Idul Adha. Kata ‘îd dalam bahasa Arab berarti hari raya atau terulang kembali. Seperti planet-planet yang mengelilingi matahari, hidup kita juga bergerak dari satu titik untuk kembali ke titik itu. Namun, bukan berarti saat kita kembali semuanya persis sama seperti semula.

Bagaimanapun, dalam perjalanan melingkar itu, kita melewati berbagai pengalaman, yang membuat diri kita berbeda dari sebelumnya. Begitu pula Idul Adha tahun ini, tetap memiliki perbedaan tersendiri.

Yang terasa sekali adalah perbedaan waktu perayaan karena perbedaan metode menetapkan tanggal hijriyah. Muhammadiyah menetapkan Idul Adha jatuh pada Sabtu, 9 Juli 2022, sementara pemerintah dan juga Nahdlatul Ulama, menetapkan pada Ahad, 10 Juli 2022. Perbedaan metode penetapan ini seringkali menjadi perbincangan hangat bahkan kadangkala panas di ruang publik, khususnya di media sosial. Ada yang berbicara berdasarkan ilmu dan dalil, dan adapula yang ikut-ikutan saja. Ada yang bersikap terbuka, dan adapula yang tertutup dan ngotot. Namun, hasilnya tetap sama. Perbedaan tak dapat dihindari karena metode yang dipakai memang berbeda.

Di sisi lain, di balik perdebatan warganet, kaum Muslim Indonesia ternyata sangat bijak menyikapi perbedaan. Prinsip bahwa perbedaan adalah rahmat, bukan laknat, umumnya diwujudkan dengan baik. Pada hari Sabtu, warga Muhammadiyah dan yang sependapat, dengan tertib dan khusyu melaksanakan salat id. Semua berjalan alamiah. Tak ada yang mengganggu. Untuk menghormati warga yang beridul adha hari Ahad, mereka menunda penyembelihan kurban ke hari berikutnya. Ada lagi yang unik. Sebuah foto spanduk beredar di media sosial, berisi pengumuman bahwa di masjid yang sama, salat id dilaksanakan bergiliran, Sabtu dan Ahad, dengan khatib dan imam yang berbeda. Inilah wujud nyata persaudaraan dalam perbedaan.

Begitulah persaudaraan sesama Muslim, yang bergerak dari toleransi, saling menerima hingga dapat bekerjasama. Toleransi artinya menghormati perbedaan, meskipun semula ada rasa tidak senang di hati. Bagi sebagian orang yang mengkaji perbedaan secara mendalam, mereka tidak hanya dapat bertoleransi, tetapi sudah bisa melangkah lebih maju, yaitu saling menerima, karena mereka sudah saling memahami. Karena sudah saling menerima dan saling memahami, maka sebagian mereka juga bisa bekerjasama. Alangkah indahnya hidup bersama seperti ini. Perbedaan tidak disangkal tetapi diterima apa adanya, karena perbedaan adalah kenyataan. Karena itu, alih-alih disangkal, kenyataan itu diterima, dihormati dan sekaligus dikelola secara damai dan berkeadilan.

Keunikan kedua Idul Adha tahun ini adalah serangan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) terhadap ternak, terutama sapi, kerbau dan kambing, yang sangat diperlukan sebagai hewan kurban. Ada kekhawatiran di masyarakat, apakah hewan yang terkena PMK sah dijadikan hewan kurban? Menyikapi hal ini, MUI akhirnya mengeluarkan fatwa, menegaskan bahwa hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori ringan, seperti lepuh ringan pada celah kuku, kondisi lesu, tidak nafsu makan, dan keluar air liur lebih dari biasanya hukumnya sah dijadikan kurban, tetapi jika sudah kategori berat seperti lepuh pada kuku dan terlepas, pincang, tidak bisa berjalan, maka tidak sah.

Meskipun yang bergejala ringan dianggap sah secara fiqh, tetap saja ada kekhawatiran bahwa hewan yang sakit tidak akan baik dikonsumsi. Karena itu, usaha pemerintah membantu pemeriksaan hewan sebelum disembelih untuk memastikan kesehatannya sangat bermanfaat. Hasilnya, sebagian masjid tetap mengelola penyembelihan hewan kurban dengan jumlah yang relatif sama atau sedikit saja menurun dari tahun sebelumnya. Namun ada pula yang tidak melaksanakan ibadah kurban, atau hanya menyembelih sedikit dari biasanya. Hal ini antara lain karena akibat PMK, jumlah persediaan hewan kurban memang berkurang sehingga harganya juga lebih mahal dari biasanya.

Selain itu, masalah PMK bukan hanya kebutuhan Idul Adha, melainkan bersifat jangka panjang. Menurut Tempo, Indonesia dinyatakan bebas PMK pada 1990 silam. Perjuangan membasmi PMK dilaksanakan pada 1983-1988, menghabiskan dana sekitar Rp 55 trilyun. Kini setelah 32 tahun, Indonesia jebol! Pemerintah menduga, PMK yang baru ini ditularkan melalui penyeludupan kambing dan domba dari Malaysia dan Thailand. Namun, para pengamat menilai, ini terjadi karena kebijakan yang berubah. Semula impor daging dari luar hanya boleh masuk Indonesia dari negara bebas PMK.

Pada 2009, kemudian setelah digugat, kembali pada 2014, kebijakannya diubah berdasarkan kawasan, bukan negara, sehingga daging dari India dan Brasil (yang belum bebas PMK) bisa masuk.

Demikianlah Idul Adha tahun ini. Perbedaan penetapan hari raya telah mendorong toleransi, saling menerima dan bekerjasama. Di sisi lain, PMK yang menyerang sapi, kerbau dan kambing, entah karena penyeludupan atau salah kebijakan, semua adalah akibat perbuatan kita sendiri. Kebaikan yang kita lakukan terkait perbedaan, dan keburukan yang kita lakukan terkait PMK, masing-masing menghasilkan buahnya yang sepadan. Inilah pahala dan dosa publik! (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved