Berita Banjarbaru

Bus Trans Banjarbakula dan BRT Kalsel Belum Terapkan Pembatasan Penumpang Vaksinasi Booster

Bus Rapid Transit (BRT) dan Bus Trans Banjarbakula di Kalsel tidak menerapkan wajib booster kepada penumpangnya seperti perintah Mendagri.

Penulis: Milna Sari | Editor: Alpri Widianjono
BANJARMASINPOST.CO.ID/MILNA SARI
Bus trans Banjarbakula parkir di Terminal Gambut Barakat, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (3/1/2022). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Kebijakan pembatasan kegiatan di ruang publik hanya untuk orang yang sudah mendapatkan vaksin booster, tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 440/3917/SJ tanggal 11 Juli 2022.

Isi aturan itu mengenai Percepatan Vaksinasi Dosis Lanjutan (booster) Bagi Masyarakat.

Namun begitu, takkan diberlakukan untuk penumpang bus di Banjarbakula, Kalimantan Selatan (Kalsel).

Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel, Mirhansyah, Selasa (12/7/2022), mengatakan takkan memberlakukan wajib vaksin booster bagi penumpang Bus Rapid Transit (BRT) yang merupakan kewenangan Dishub Kalsel.

Baca juga: Sidang Lanjutan Sengketa Perpindahan Ibu Kota Kalsel di MK RI Hari Ini Ditunda

Baca juga: Pipa PTAM Bandarmasih di Jalan A Yani KM 1 Banjarmasin Bocor, Pelanggan 2 Kecamatan Terdampak

"Kami tidak menerapkan itu. Jadi, tidak perlu kartu vaksin apalagi booster," paparnya.

Begitu juga dengan Bus Trans Banjarbakula atau bus sasirangan kuning hijau.

Menurut Manager Bus Trans Banjarbakula, Ovi, pihaknya hingga kini tidak ada menerapkan wajib vaksin booster bagi penumpang.

"Kami menunggu informasi dari Kementerian Perhubungan untuk penumpang Bus Trans Banjarbakula," ujarnya.

Baca juga: Kasus Dugaan Investasi Bodong Pedangdut Asal Kandangan Kalsel Naik Penyidikan

Baca juga: Kasus Arisan Online Fiktif di Banjarmasin, Tuntutan Terhadap Terdakwa Dibacakan Pekan Depan

Diketahui, dari SE baru yang ditujukan bagi bupati dan wali kota untuk melakukan langkah-langkah, yakni mewajibkan vaksin dosis lanjutan (booster).

Itu sebagai persyaratan untuk memasuki fasilitas publik/fasilitas umum, antara lain perkantoran, pabrik, taman, tempat wisata, lokasi seni, budaya, restoran/rumah makan, kafe, pusat perbelanjaan dan area publik lainnya.

Begitu juga dengan bus yang merupakan moda transportasi publik terlebih yang berada di bawah kewenangan pemerintah.

(Banjarmasinpost.co.id/Milna Sari)

  • Berita Terkait :#Berita Banjarbaru
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved